DPR Desak OJK dan BEI Selamatkan Investor Ritel Terdampak Delisting 18 Emiten
IniKabarku.com - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Tommy Kurniawan, mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) segera menyiapkan langkah konkret untuk melindungi investor ritel yang terdampak rencana penghapusan pencatatan saham atau force delisting terhadap 18 perusahaan tercatat.
Menurut Tommy, rencana delisting yang dijadwalkan pada Selasa (10/11/2026) tidak boleh hanya dipandang sebagai proses administratif di pasar modal. Kebijakan tersebut berpotensi berdampak langsung terhadap ribuan investor yang memiliki saham perusahaan-perusahaan tersebut, khususnya terkait akses likuiditas atas dana investasi mereka.
“Kebijakan ini bukan sekadar persoalan administratif penghapusan saham dari bursa, melainkan menyangkut nasib ribuan investor ritel yang berpotensi kehilangan akses likuiditasatas investasi yang telah mereka tanamkan,” ujar Tomkur, sapaan akrab Tomy Kurniawan di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Berdasarkan data BEI, terdapat 18 emiten yang menghadapi ancaman penghapusan pencatatan saham. Dari jumlah tersebut, tujuh perusahaan masuk kategori pailit, sedangkan 11 perusahaan lainnya mengalami penghentian sementara perdagangan saham atau suspensi selama lebih dari 50 bulan.
Kondisi tersebut dinilai mencerminkan persoalan pada keberlanjutan operasional perusahaan, penerapan tata kelola, hingga efektivitas pengawasan di industri pasar modal.
Tommy menegaskan, konsekuensi delisting tidak hanya berpengaruh terhadap pemegang saham pengendali, tetapi juga investor publik yang telah menempatkan dana melalui perdagangan saham di bursa resmi.
“Dampak kebijakan delisting tersebut tidak hanya dirasakan oleh pemegang saham pengendali, tetapi juga masyarakat luas yang selama ini mempercayakan dananya melalui mekanisme pasar modal resmi,” urainya.
Ia berpandangan, investor ritel tidak semestinya menjadi pihak yang menanggung seluruh dampak ketika perusahaan mengalami kegagalan. Terlebih, apabila kondisi tersebut berkaitan dengan masalah tata kelola perusahaan, dugaan pelanggaran hukum, maupun kelemahan dalam pengawasan.
“Investasi saham memiliki risiko dan setiap investor harus memahami kemungkinan kerugian. Namun, risiko investasi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak hukum investor publik,” katanya.
DPR Soroti Kewajiban Buyback Saham Emiten yang Delisting
Selain meminta perlindungan bagi investor ritel, Tommy juga menyoroti kewajiban pembelian kembali saham atau buyback oleh perusahaan yang akan dihapus dari pencatatan bursa.
Ia menekankan bahwa kewajiban buyback sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK harus benar-benar dijalankan oleh perusahaan terkait. Mekanisme tersebut dinilai penting untuk memberikan perlindungan kepada pemegang saham publik yang terdampak proses delisting.
Menurutnya, pelaksanaan buyback tidak boleh berhenti pada pemenuhan persyaratan administratif semata. Perusahaan harus memastikan kewajiban tersebut direalisasikan secara nyata sehingga hak investor tetap mendapatkan perhatian.
“Kami meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa EfekIndonesia (BEI) untuk memberikan penjelasan dan solusi yang konkret mengenai perkembangan penyelesaian kewajiban buyback dari seluruh emiten yang masuk dalam daftar delisting,” katanya.
Tommy juga meminta OJK dan BEI menyampaikan informasi secara terbuka mengenai pelaksanaan kewajiban pembelian kembali saham oleh 18 emiten tersebut.
Informasi yang perlu disampaikan mencakup jumlah saham yang sudah dibeli kembali, nilai transaksi buyback, serta daftar perusahaan yang belum menyelesaikan kewajibannya.
Keterbukaan informasi tersebut dinilai penting agar investor ritel memperoleh kejelasan mengenai perkembangan penyelesaian hak-hak mereka di tengah proses penghapusan pencatatan saham sejumlah emiten di BEI.
