Kemenhut Hadirkan ACTIONS untuk Tingkatkan Transparansi dan Cegah Korupsi
IniKabarku.com - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengembangkan ACTIONS, sistem informasi terintegrasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan pengelolaan anggaran. Platform ini dirancang untuk memantau realisasi belanja, pendapatan, serta kinerja pelaksanaan anggaran sekaligus membantu mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.
ACTIONS menggabungkan data dari sistem nasional dan satuan kerja dalam satu dashboard. Sistem tersebut juga menyediakan laporan eksekutif secara otomatis guna membantu pimpinan mengambil keputusan serta memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan dan pemeriksaan.
Kepala Biro Keuangan Kemenhut, Very Santoso, mengatakan ACTIONS dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pengelolaan anggaran dan keuangan di lingkungan kementerian, termasuk menilai kinerja serta hasil kerja setiap satuan kerja.
"Dampak dari dashboard ini, tujuan kami adalah melihat secara keseluruhan tata kelola pelaksanaan anggaran dan keuangan, khususnya di Kementerian Kehutanan, serta menilai kinerja dan output yang dihasilkan," ujarnya Very dalam keterangan tertulis, Kamis (22/10/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan setelah talkshow nasional bertema "Tata Kelola dan Mitigasi Risiko Pengelolaan Keuangan" yang berlangsung di Kementerian Kehutanan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Very menjelaskan, ACTIONS dilengkapi fitur early warning system atau sistem peringatan dini untuk mendukung proses analisis dan pengambilan keputusan. Fitur ini diharapkan dapat memberikan penilaian awal berdasarkan pertimbangan kualitatif maupun kuantitatif sehingga pengawasan dapat dilakukan secara lebih terarah.
Selain mengintegrasikan data internal, ACTIONS dikembangkan untuk memperkuat keterhubungan dan interoperabilitas dengan sistem milik Kementerian Keuangan, termasuk MyIntress dan SAKTI. Integrasi juga diarahkan pada sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta instansi terkait lainnya.
Penggunaan platform ini tidak terbatas pada kebutuhan internal Kemenhut. ACTIONS juga diharapkan menunjang transparansi dan kolaborasi dengan lembaga pengawasan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Meski demikian, pemanfaatan ACTIONS pada tahap awal akan difokuskan untuk mendukung proses pemeriksaan dan pengawasan. Sementara itu, pemberian akses publik terhadap informasi keuangan akan memperhatikan tahapan pemeriksaan dan hasil audit yang telah diterbitkan BPK.
Very berharap pengembangan ACTIONS dapat berlangsung secara berkelanjutan dan menyesuaikan kebutuhan satuan kerja maupun pemangku kepentingan eksternal. Untuk mendukung penerapan secara menyeluruh, Kemenhut juga memandang perlu adanya landasan kebijakan yang kuat, termasuk keputusan menteri yang mengatur kewajiban penggunaan sistem oleh seluruh satuan kerja.
Menurutnya, tantangan implementasi tidak hanya berkaitan dengan kesiapan teknis, tetapi juga komitmen dan kedisiplinan pengguna dalam memanfaatkan sistem secara konsisten.
KNKG Tekankan Integritas dalam Tata Kelola Keuangan
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengurus Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG), Prof. Mardiasmo, menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik harus dibangun melalui penerapan etika dan integritas. Menurutnya, prinsip tata kelola tidak cukup dipahami sebagai urusan administrasi, tetapi harus mencakup transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.
"Di dalam tata kelola, kita harus melihat etika. Di dalamnya ada integritas, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Semua itu harus menjadi satu kesatuan," jelasnya.
Mardiasmo menilai keberhasilan tata kelola sangat ditentukan oleh komitmen pihak-pihak yang menjalankannya. Komitmen tersebut, kata dia, harus dimulai dari pimpinan tertinggi, termasuk menteri, kemudian diterapkan secara konsisten oleh seluruh jajaran hingga tingkat pelaksana.
Ia juga mengingatkan bahwa prinsip integritas, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan tidak akan efektif apabila hanya menjadi pedoman formal. Seluruh pegawai perlu menerapkannya dalam aktivitas kerja sehari-hari, termasuk dalam pengelolaan keuangan, mitigasi risiko, dan pencapaian target pembangunan.
Taufiqurachman Ruki Soroti Perbaikan Sistem untuk Cegah Korupsi
Sementara itu, Ketua KPK periode 2003–2007, Taufiqurachman Ruki, menyoroti pentingnya pembenahan sistem sebagai bagian dari upaya mencegah korupsi. Ia menjelaskan bahwa persoalan korupsi perlu dipahami secara menyeluruh karena tidak hanya berkaitan dengan integritas individu, tetapi juga kondisi ekonomi dan sistem tata kelola yang dapat membuka peluang penyimpangan.
Menurut Taufiqurachman, evaluasi terhadap sistem harus memastikan bahwa prosedur yang diterapkan mampu mencapai tujuan, menutup celah penyalahgunaan, serta memberikan manfaat sesuai perencanaan.
Ia juga menekankan pentingnya tata kelola politik yang didukung mekanisme transparan dan akuntabel. Dengan mekanisme tersebut, pejabat publik diharapkan dapat menjalankan tanggung jawab berdasarkan kepentingan masyarakat dan ketentuan yang berlaku.
Komitmen pemberantasan korupsi, lanjutnya, tidak cukup diwujudkan melalui kebijakan atau pernyataan. Upaya tersebut harus disertai tindakan nyata untuk membangun sistem yang transparan, memperkuat akuntabilitas, dan memastikan potensi penyimpangan ditangani sesuai aturan.
Melalui pengembangan ACTIONS, Kemenhut diharapkan dapat memperkuat pengawasan pengelolaan keuangan sekaligus memperkecil peluang terjadinya penyimpangan. Integrasi data dan pemantauan yang lebih cepat juga berpotensi mendorong perubahan pola pengawasan dari pendekatan manual dan reaktif menuju sistem yang lebih proaktif dan preventif.
