Jumat, 20 Nov 2026
Beranda › Berita
Berita

KPK Duga Ada Aliran Uang ke BPK dalam Pengondisian Audit Pemkab Klaten dan Pemalang

✍️ Ratna Puspitasari 🕒 19 Nov 2026 👁️ 7x dibaca
Gedung Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta.
Gedung Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta. Foto: Setkab RI.

IniKabarku.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan adanya aliran uang kepada sejumlah pihak di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengondisian temuan audit di Pemerintah Kabupaten Klaten dan Pemalang, Jawa Tengah. Lembaga antirasuah juga membuka kemungkinan praktik serupa terjadi di pemerintah daerah lainnya.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa penyidik sedang menelusuri dugaan pemberian uang kepada pihak-pihak di lingkungan BPK tersebut. Hal itu disampaikannya di Gedung Juang KPK, Jakarta, Rabu (18/11).

“Ada dugaan ke sana,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Juang KPK, Jakarta, Rabu (18/11).

Menurut Budi, dugaan manipulasi atau pengondisian hasil pemeriksaan BPK tidak hanya berkaitan dengan perkara di Kabupaten Klaten. Penyidik juga menemukan indikasi yang mengarah pada kemungkinan terjadinya praktik serupa di Kabupaten Pemalang.

“Dugaannya apa yang terjadi di Klaten ini juga terjadi di Pemalang, bahkan ini tidak menutup kemungkinan juga terjadi di wilayah-wilayah lain,” lanjut dia seperti dikutip dari Antara.

Atas perkembangan tersebut, KPK mengingatkan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah agar menjalankan pengelolaan keuangan serta penyusunan laporan secara transparan. Pemerintah daerah diminta tidak melakukan intervensi terhadap proses pemeriksaan maupun temuan audit BPK.

“KPK terus mewanti-wanti dan mengimbau agar seluruh proses tata kelola pemerintahan dilakukan secara transparan dan akuntabel ya, dari proses awal sampai dengan akhir sehingga tidak lagi ada pengondisian-pengondisian,” katanya.

Budi menjelaskan, penelusuran dugaan pengondisian audit tersebut saat ini dilakukan melalui penyidikan dua perkara yang berbeda. KPK juga masih mengkaji sejauh mana keterlibatan serta kewenangan pihak-pihak di BPK dalam proses penghapusan atau perubahan temuan pemeriksaan.

Terkait kemungkinan pemanggilan pejabat BPK sebagai saksi dalam kedua perkara tersebut, Budi menyebut penyidik masih mempelajari pembagian kewenangan antara BPK pusat dan BPK Perwakilan di daerah.

"Nanti kita lihat apakah kewenangan dalam dropping (penghapusan, red.) suatu temuan audit ini berhenti di BPK Perwakilan atau kemudian ada kewenangan pusat dalam melakukan pengondisian temuan," ujarnya.

Sebelumnya, pada 16 Oktober 2026, KPK mengumumkan pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengondisian temuan pemeriksaan BPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo (HWI) dan Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah Ahmad Luthfi H Rahmatullah (ALH) sebagai tersangka.

Perkembangan berikutnya terjadi dalam penyidikan perkara dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif, Anom Widiyantoro (AW). Pada 11 November 2026, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ahmad Luthfi H Rahmatullah sebagai saksi dalam perkara tersebut.

Pemeriksaan itu dilakukan karena penyidik menduga terdapat praktik pengondisian temuan audit BPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Melalui pendalaman kedua perkara tersebut, KPK berupaya mengungkap mekanisme pengondisian hasil pemeriksaan, termasuk kemungkinan adanya aliran dana dan keterlibatan pihak lain di lingkungan lembaga pemeriksa keuangan negara.

💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update