OTT Bupati Klaten: KPK Sita Rp1,9 Miliar dan Tong Biru, Ada Lima Klaster Korupsi
IniKabarku.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang tunai sekitar Rp1,9 miliar dan sebuah tong biru dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Lembaga antirasuah itu menduga tong tersebut dipakai untuk menampung uang hasil praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut uang dan tong biru itu termasuk dalam barang bukti yang disita saat OTT. “Untuk barang bukti yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini, di antaranya ada uang tunai senilai sekitar Rp1,9 miliar,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Budi turut menjelaskan peran tong biru yang ikut diamankan penyidik. “Tadi ada tong atau ember juga diamankan dalam kegiatan, bahwa tong atau ember diduga digunakan bupati untuk menampung atau menyimpan penerimaan uang,” ujarnya.
KPK mengungkapkan bahwa perkara yang menjerat Hamenang terbagi dalam lima klaster. Klaster-klaster itu mencakup dugaan penerimaan uang dari pengadaan barang dan jasa, perizinan, upah pungut, serta penerimaan lain dari dinas atau organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Klaten. Selain itu, KPK menduga Bupati Klaten memberikan uang kepada oknum di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait hasil audit di lingkungan pemerintah kabupaten.
“Sehingga dalam perkara ini ada lima klaster,” kata Budi. Hingga kini, KPK belum membeberkan nilai uang pada masing-masing klaster ataupun seluruh pihak yang diduga terlibat.
Hamenang tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat (16/10/2026) sekitar pukul 06.58 WIB bersama delapan orang lainnya. Ia tampak mengenakan jaket hitam, topi hitam, dan masker putih. Rombongan itu juga terlihat membawa sebuah tong biru bertempelkan stiker KPK. Saat memasuki gedung, Hamenang memilih bungkam di hadapan awak media.
Menurut Budi, sampai Jumat pagi sebanyak 10 orang, termasuk Hamenang, menjalani pemeriksaan di Gedung KPK. Pemeriksaan difokuskan untuk menggali dugaan penerimaan uang dari berbagai kegiatan di lingkungan Pemkab Klaten, termasuk dugaan aliran dana kepada oknum BPK terkait hasil audit.
