BPK Papua Barat Ajak Wartawan Pahami Mekanisme Pemeriksaan Keuangan Negara
IniKabarku.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua Barat mendorong insan pers meningkatkan pemahaman tentang tata kelola keuangan negara dan mekanisme pemeriksaan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pemberitaan terkait hasil pemeriksaan BPK tersaji secara akurat serta tidak memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Media Workshop dan Gathering yang melibatkan puluhan wartawan di Manokwari. Kegiatan berlangsung di Auditorium BPK Papua Barat, Rabu (18/11/2026).
Workshop tersebut dirancang untuk memberikan pemahaman kepada jurnalis mengenai berbagai istilah teknis pemeriksaan, prosedur audit, serta produk hukum dan laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan BPK.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Sekretariat Perwakilan BPK RI Wilayah Papua Barat, Indra Priyo Suseno. Ia hadir mewakili Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Papua Barat, Agus Priyono.
Dalam sambutan yang dibacakan Indra, Agus mengingatkan pentingnya ketelitian insan pers dalam mengolah informasi hasil pemeriksaan sebelum disampaikan kepada publik.
"Media pers memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi mengenai pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat. Karena itu, diperlukan ketelitian dan pemahaman yang utuh sebelum informasi tersebut dipublikasikan," pesan Agus Priyono.
Sejumlah topik teknis turut dibahas dalam pertemuan tersebut. Di antaranya mekanisme pemberian opini BPK, perkembangan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, serta proses penetapan kerugian daerah.
Menurut BPK, setiap istilah dalam proses pemeriksaan memiliki pengertian, konteks, dan mekanisme yang berbeda. Oleh sebab itu, pemahaman yang tepat diperlukan agar wartawan tidak keliru dalam menginterpretasikan informasi maupun menyajikan hasil pemeriksaan kepada masyarakat.
Penafsiran yang tidak tepat terhadap hasil audit dikhawatirkan dapat memunculkan perbedaan persepsi hingga kesalahpahaman publik mengenai pengelolaan keuangan negara.
Dalam menjalankan tugasnya sepanjang 2026, BPK Perwakilan Papua Barat melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat serta tujuh pemerintah kabupaten.
Wilayah pemeriksaan tersebut mencakup Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Fakfak, dan Kaimana.
Selain penyampaian materi, kegiatan Media Workshop dan Gathering juga dimanfaatkan sebagai wadah komunikasi dua arah antara BPK dan kalangan wartawan. Melalui diskusi tersebut, jurnalis dapat menyampaikan pertanyaan terkait persoalan teknis pemeriksaan sekaligus memberikan masukan kepada BPK.
