PPATK Ungkap Perputaran Dana Judi Online Tembus Rp1.163 Triliun dalam 8 Tahun
IniKabarku.com - Perputaran dana judi online di Indonesia mencapai Rp1.163 triliun sepanjang periode 2017 hingga 2025. Berdasarkan catatan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), aktivitas perjudian digital tersebut mengalami pertumbuhan hingga 57.500 persen dalam kurun waktu delapan tahun.
Besarnya nilai transaksi tersebut menunjukkan judi online telah berkembang menjadi industri ilegal berskala besar dengan dampak serius terhadap kondisi sosial dan perekonomian masyarakat.
Dalam Laporan Analisis Strategis Dampak Sosial Judi Online PPATK, nilai perputaran dana pada 2017 tercatat sebesar Rp2 triliun dengan jumlah 250.726 transaksi.
Aktivitas tersebut kemudian meningkat tajam pada 2022. PPATK mencatat perputaran dana mencapai Rp190 triliun dengan total 156,7 juta transaksi.
Tren kenaikan berlanjut pada 2023, ketika nilai transaksi judi online menyentuh Rp327 triliun dari 168,3 juta transaksi. Setahun berikutnya, angka tersebut kembali bertambah menjadi Rp360 triliun dengan jumlah transaksi sebanyak 209,6 juta.
Setelah pemerintah dan sejumlah otoritas melakukan intervensi untuk menekan aktivitas perjudian digital, perputaran dana pada 2025 tercatat menurun menjadi Rp287 triliun.
Meski nilai perputarannya mengalami penurunan, jumlah transaksi justru melonjak hingga 422,1 juta kali. Secara keseluruhan, akumulasi transaksi selama 2017-2025 telah melampaui 956 juta kali.
"Skala masif ini memperlihatkan bagaimana judi online telah menjelma menjadi industri ilegal dengan dampak sosial dan ekonomi yang serius," dikutip dari laporan peneliti tim PPATK, Rabu (18/11/2026).
Aktivitas perjudian digital tersebut ternyata masih berlanjut pada 2026. Untuk periode Januari hingga Juni, PPATK mengidentifikasi perputaran dana sekitar Rp86,8 triliun dari 467,3 juta transaksi, dengan nilai deposit mencapai Rp22,05 triliun.
PPATK menilai pertumbuhan judi online didukung oleh strategi promosi yang semakin sulit dikenali masyarakat. Pelaku memanfaatkan berbagai konten yang sekilas terlihat seperti hiburan biasa untuk menarik calon pemain.
Modus promosi tersebut antara lain menggunakan meme, iklan yang disisipkan dalam layanan streaming film ilegal, hingga testimoni kemenangan palsu melalui media sosial.
Kemudahan akses juga menjadi faktor yang membuat aktivitas ini semakin sulit dibendung. Masyarakat dapat melakukan deposit melalui beragam saluran pembayaran digital maupun konvensional.
"Pemain dapat mengakses kapan saja, di mana saja, dengan deposit melalui rekening bank, dompet elektronik, voucher game, QRIS, hingga pulsa," ungkap tim peneliti PPATK.
Di balik besarnya angka perputaran uang tersebut, PPATK mengingatkan adanya konsekuensi sosial yang tidak kalah mengkhawatirkan. Praktik judi online dapat menggerus kondisi ekonomi keluarga, mengganggu pemenuhan kebutuhan anak, merusak hubungan rumah tangga, hingga menurunkan produktivitas pekerja.
Kelompok masyarakat berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan menjadi salah satu kelompok yang banyak terlibat dalam aktivitas tersebut. Pendapatan yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal justru berisiko digunakan untuk berjudi.
Keterlibatan anak-anak dalam ekosistem perjudian digital juga menjadi perhatian serius. PPATK mengungkapkan lebih dari 100 ribu pemain yang teridentifikasi berusia 16 tahun ke bawah.
"Yang lebih mengkhawatirkan, anak-anak telah masuk ke dalam ekosistem ini, lebih dari seratus ribu pemain teridentifikasi berusia 16 tahun ke bawah," ucap tim peneliti PPATK.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan judi online bukan sekadar aktivitas transaksi keuangan ilegal, melainkan juga ancaman terhadap ketahanan ekonomi keluarga dan perlindungan generasi muda.
