BPK Temukan 10 Masalah dalam Pengelolaan PT Asri Dharma Sejahtera, Potensi Kelebihan Bayar Rp122,78 Juta
IniKabarku.com - Setelah menyoroti pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR pada terbitan sebelumnya, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor 3/T/LHP/DJPKN-V.SBY/PBD.02/01/2026 juga mengungkap sejumlah temuan lain dalam pengelolaan operasional PT Asri Dharma Sejahtera untuk periode 2024 hingga Semester I 2025.
Secara keseluruhan, terdapat 10 temuan yang mencakup aspek pengelolaan beban dan tata kelola perusahaan. Seluruh temuan tersebut telah ditanggapi pihak terkait yang menyatakan sependapat dan bersedia menindaklanjuti rekomendasi BPK.
Pengadaan barang dan jasa menjadi sorotan
Dalam aspek pengadaan barang dan jasa, BPK menemukan kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada 18 paket pekerjaan konstruksi gedung dan bangunan serta jalan, irigasi, dan jaringan dalam kegiatan CSR.
Nilai kekurangan volume tercatat sebesar Rp116.364.975,84, sedangkan ketidaksesuaian spesifikasi teknis mencapai Rp6.416.655,00. Dengan demikian, total nilai kelebihan bayar atau potensi kelebihan bayar mencapai Rp122.781.630,84.
Menurut LHP, nilai tersebut telah ditindaklanjuti melalui penyetoran ke kas PT Asri Dharma Sejahtera. Rincian penyetoran tercantum dalam Lampiran 21 LHP.
BPK juga menemukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima pekerjaan pengadaan sarana Gerakan Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Bojonegoro tidak didasarkan pada kondisi sebenarnya. Saat dokumen ditandatangani, sebagian barang belum berada di lokasi. Sementara itu, penyerahan barang sisanya dilakukan kemudian tanpa dokumentasi yang memadai.
Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan peningkatan pengendalian melalui pendampingan tenaga ahli pengadaan dan pemilihan konsultan pengawas yang kompeten serta independen. Perusahaan juga direkomendasikan mewajibkan dokumentasi penyerahan barang yang disaksikan pihak perusahaan.
Pemberian insentif Direksi dan Komisaris
Dalam aspek insentif dan tata kelola, BPK menemukan PT Asri Dharma Sejahtera belum melakukan sinkronisasi antarkeputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang telah disahkan sebagai pedoman pemberian besaran insentif Direksi dan Dewan Komisaris.
Berdasarkan perhitungan BPK, apabila insentif mengacu pada laba tahun sebelumnya sebesar 0,09 persen, terdapat selisih lebih pemberian insentif pada 2024 dan 2025 sebesar Rp381.041.752,31.
BPK merekomendasikan agar penyelesaian selisih tersebut dilakukan melalui mekanisme RUPS. Keputusan pemberian insentif juga perlu dicantumkan secara eksplisit dalam akta notaris pernyataan keputusan sirkuler atau RUPS.
Pada aspek tata kelola, BPK menemukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta laporan tahunan belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Ringkasan eksekutif RKA, misalnya, belum memuat penjelasan umum mengenai kinerja anggaran tahun berjalan. Selain itu, laporan tahunan yang telah disahkan RUPS belum dipublikasikan kepada masyarakat.
BPK juga mencatat realisasi biaya jasa profesional dan biaya lembur yang melebihi anggaran.
Temuan lainnya berkaitan dengan kebijakan akuntansi. Perusahaan diketahui belum memiliki kebijakan akuntansi BUMD sehingga transaksi sewa kantor belum disajikan sebagai Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa sesuai PSAK 116 tentang Sewa.
Pengelolaan kas dan pembayaran honorarium
Dalam pengelolaan uang persediaan, BPK menemukan dana disimpan di rekening pribadi pegawai. Selain itu, nilai kas tunai per 31 Desember 2024 belum didukung berita acara pemeriksaan fisik kas atau cash opname.
Menurut LHP, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan pencampuran dana dan penyalahgunaan uang persediaan.
BPK merekomendasikan penyusunan kebijakan pengelolaan kas, pembentukan rekening khusus uang persediaan, serta evaluasi rutin oleh Satuan Pengawas Intern.
BPK juga menemukan pembayaran honorarium narasumber pada Beban Umum dan Administrasi serta Beban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tidak didukung dasar penetapan yang jelas. Kondisi tersebut juga dinilai berpotensi menimbulkan pembebanan ganda.
LHP mencatat terdapat enam kegiatan yang diselenggarakan perusahaan dengan total biaya narasumber sebesar Rp148.492.500,00. Menurut penilaian BPK, kegiatan-kegiatan tersebut tidak memenuhi substansi sebagai kegiatan yang dapat diberikan honorarium narasumber.
BPK catat capaian perusahaan
Di sisi lain, LHP turut mencatat sejumlah capaian PT Asri Dharma Sejahtera. Laporan keuangan perusahaan tahun 2024 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
Penilaian kinerja tahun 2024 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur juga memperoleh nilai 93,01 atau masuk kategori Sehat-AA.
Dalam pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya, dari total 13 rekomendasi, sebanyak 11 rekomendasi atau 84,62 persen telah dinyatakan selesai ditindaklanjuti. Sementara itu, dua rekomendasi lainnya belum sesuai dan masih dalam proses tindak lanjut.
Redaksi masih mengupayakan konfirmasi tambahan kepada PT Asri Dharma Sejahtera dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk memperoleh tanggapan terbaru mengenai tindak lanjut rekomendasi BPK.
