Jumat, 20 Nov 2026
Beranda › Berita
Berita

PPATK Ungkap Dugaan Manipulasi Impor Mobil Mewah, Omzet Rp13,08 Triliun

✍️ Ratna Puspitasari 🕒 20 Nov 2026 👁️ 2x dibaca
PPATK Ungkap Dugaan Manipulasi Impor Mobil Mewah, Omzet Rp13,08 Triliun
PPATK Ungkap Dugaan Manipulasi Impor Mobil Mewah, Omzet Rp13,08 Triliun Foto: Istimewa

IniKabarku.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap dugaan praktik under-invoicing yang melibatkan tiga grup perusahaan importir mobil mewah. Nilai omzet penjualan yang diduga tidak dilaporkan dari praktik tersebut diperkirakan mencapai Rp13,08 triliun.

Temuan itu tercantum dalam Laporan PPATK Semester I Tahun 2026. Dugaan kecurangan teridentifikasi melalui analisis intelijen keuangan yang dilakukan pada Maret hingga April 2026.

Dalam praktik tersebut, ketiga grup perusahaan diduga mencantumkan nilai faktur impor lebih rendah dibandingkan harga sebenarnya. Cara ini disinyalir digunakan untuk menekan kewajiban perpajakan atas kegiatan impor kendaraan mewah.

PPATK juga menemukan dugaan penggunaan rekening nominee atau rekening atas nama pihak ketiga untuk menyamarkan aliran transaksi dan penerimaan hasil penjualan mobil di dalam negeri. Selain itu, sejumlah perusahaan terafiliasi diduga didirikan untuk mendukung penyamaran transaksi.

PPATK menegaskan, angka Rp13,08 triliun merupakan estimasi omzet bruto yang diduga tidak dilaporkan. Nilai tersebut bukan angka pasti kerugian negara ataupun jumlah kekurangan pembayaran pajak.

PPATK denda 65 pedagang kendaraan bermotor

Selain menganalisis dugaan manipulasi nilai impor, PPATK turut mengawasi pedagang kendaraan bermotor yang memiliki status sebagai pihak pelapor.

Sepanjang Januari hingga Juni 2026, lembaga tersebut menjatuhkan denda administratif dengan total Rp296,80 juta kepada 65 pedagang kendaraan bermotor. Sanksi diberikan karena para pedagang dinilai lalai memenuhi kewajiban pelaporan transaksi keuangan melalui sistem goAML.

Sektor perpajakan hasilkan 93 produk intelijen keuangan

Dalam Laporan Semester I 2026, tindak pidana di bidang perpajakan menempati posisi kedua tertinggi berdasarkan nilai nominal transaksi yang dianalisis PPATK.

Dari total 703 Produk Intelijen Keuangan (PIK) yang diterbitkan kepada instansi penegak hukum serta kementerian dan lembaga, sebanyak 93 PIK berkaitan dengan sektor perpajakan. Jumlah tersebut terdiri atas 91 Hasil Analisis dan dua Informasi.

Estimasi nilai dugaan tindak pidana yang terkait dengan produk intelijen keuangan tersebut mencapai Rp122,98 triliun.

Sebagai tindak lanjut pengawasan, PPATK juga melakukan penghentian sementara terhadap sejumlah rekening yang terindikasi berkaitan dengan tindak pidana perpajakan.

Pada klaster tersebut, sebanyak 39 rekening berdenominasi rupiah telah diblokir dengan nilai total Rp1,95 miliar. Selain itu, terdapat rekening valuta asing dengan saldo sebesar JPY 29.704, EUR 2.377, dan USD 513.

Pemanfaatan informasi PPATK hasilkan Rp20,26 triliun

PPATK mencatat, pemanfaatan Produk Intelijen Keuangan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), baik secara proaktif maupun berdasarkan permintaan, turut memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara.

Dalam periode 2020 hingga Juni 2026, pemanfaatan informasi tersebut tercatat menghasilkan penerimaan negara sebesar Rp20,26 triliun.

💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update