Kemendag Perketat Pengawasan Impor Post-Border, 96 Pelaku Usaha Perlu Tindak Lanjut
IniKabarku.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperkuat pengawasan barang impor setelah melewati kawasan pabean atau post-border dengan menerapkan pendekatan berbasis risiko. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan importir, melindungi konsumen dan industri dalam negeri, serta memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha yang memenuhi ketentuan.
Penguatan pengawasan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Post-Border Tahun 2026 dan Prioritas Pengawasan Perdagangan Berbasis Risiko di Jakarta, Senin (16/11). Pertemuan diselenggarakan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) melalui Direktorat Tertib Niaga, dengan melibatkan perwakilan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Lembaga National Single Window (LNSW).
Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Moga Simatupang, mengatakan pengawasan post-border harus mampu menjaga keseimbangan antara kelancaran arus barang impor dan perlindungan pasar domestik.
“Pengawasan harus memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Bagi importir yang patuh, pengawasan harus memberikan kepastian dan kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha. Sebaliknya, terhadap importir yang tidak memenuhi ketentuan, pemerintah akan melakukan tindak lanjut secara tegas dan terukur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi masyarakat, pengawasan memastikan barang impor yang beredar telah memenuhi ketentuan sehingga konsumen mendapatkan perlindungan yang semestinya,” ujar Moga.
Ia menambahkan, pengawasan berbasis risiko diperlukan agar pemeriksaan dapat diarahkan kepada pelaku usaha dan komoditas yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi. Pendekatan tersebut diharapkan menciptakan kegiatan perdagangan yang tertib, adil, serta memberikan kesempatan berusaha yang setara.
Hasil pengawasan Januari–Oktober 2026
Data Kemendag mencatat terdapat 170.563 Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dalam pelaksanaan pengawasan post-border selama Januari hingga Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 67.790 PIB atau 39,75 persen masuk kategori PIB Siap Inspeksi.
Selanjutnya, pemeriksaan kesesuaian dilakukan terhadap 28.441 PIB. Sementara itu, Pemeriksaan Khusus dilaksanakan terhadap 733 PIB yang mencakup 169 pelaku usaha.
Dari hasil pengawasan tersebut, sebanyak 73 pelaku usaha atau 43,20 persen dinyatakan memenuhi ketentuan. Adapun 96 pelaku usaha lainnya memerlukan tindak lanjut.
Rinciannya, 51 pelaku usaha masih menjalani proses klarifikasi, 27 pelaku usaha dikenai surat perintah penarikan dan pemusnahan barang, sedangkan 18 pelaku usaha menerima surat peringatan.
Plt. Direktur Tertib Niaga, Sukoco, menyebut hasil tersebut menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan strategi pengawasan perdagangan ke depan.
“Data hasil pengawasan memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan serta karakteristik risiko pelaku usaha dan komoditas. Informasi ini menjadi modal penting bagi kami untuk menyusun profil risiko yang lebih akurat, menentukan prioritas pengawasan secara lebih tepat, serta mengidentifikasi pelaku usaha yang memerlukan pembinaan maupun tindak lanjut sesuai ketentuan,” jelas Sukoco.
Menurutnya, keberhasilan pengawasan tidak cukup diukur dari jumlah pemeriksaan atau tindakan terhadap pelanggaran. Pengawasan juga harus mampu mendorong perubahan perilaku dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.
Sukoco menilai koordinasi serta pertukaran data antarinstansi menjadi unsur penting agar proses identifikasi risiko hingga tindak lanjut pengawasan berjalan efektif.
“Pengawasan perdagangan tidak dapat dilakukan secara optimal oleh satu instansi saja. Diperlukan keterpaduan informasi dan kesamaan pemahaman antarinstansi agar proses identifikasi risiko, pelaksanaan pengawasan, hingga tindak lanjut hasil pengawasan dapat berjalan lebih efektif. Data hasil pengawasan juga akan menjadi umpan balik untuk memperbarui profil risiko secara berkelanjutan,” ungkapnya.
Integrasi data melalui Indonesia Single Risk Management
Untuk mendukung pengawasan yang lebih terarah, Kemendag juga meningkatkan pemanfaatan dan integrasi data perizinan, kepabeanan, realisasi impor, serta riwayat kepatuhan pelaku usaha. Salah satu instrumen yang dimanfaatkan adalah Indonesia Single Risk Management (ISRM) yang dikelola melalui LNSW.
Integrasi tersebut diharapkan menghasilkan gambaran lebih lengkap mengenai profil pelaku usaha dan karakteristik komoditas impor. Dengan informasi yang terhubung, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan, menentukan prioritas pemeriksaan, dan menetapkan tindak lanjut secara lebih tepat.
Direktur Efisiensi Proses Bisnis LNSW, Purnomo, mengatakan pemanfaatan data terintegrasi perlu menjadi bagian penting dalam pengawasan post-border berbasis risiko.
“Pengawasan post-border berbasis risiko perlu didukung pemanfaatan data yang terintegrasi, dengan mempertimbangkan profil risiko pelaku usaha dan karakteristik barang atau komoditas. Hasil pengawasan dari masing-masing instansi juga perlu dipertukarkan dan dimanfaatkan untuk memperbarui profil risiko secara berkelanjutan. Dengan demikian, pengawasan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan menghindari pemeriksaan berulang terhadap pelaku usaha yang sama,” jelas Purnomo.
Melalui pendekatan tersebut, Kemendag berharap tingkat kepatuhan importir terus meningkat dan potensi pelanggaran berulang dapat ditekan. Di sisi lain, pengawasan berbasis risiko diharapkan memberi kepastian bagi importir yang patuh, melindungi konsumen dari barang yang tidak sesuai ketentuan, serta menjaga keberlangsungan dan daya saing industri dalam negeri.
