Selasa, 17 Nov 2026
Beranda › Berita
Berita

BI Bali: Transaksi Digital Sumbang 53,37 Persen Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah

✍️ Ratna Puspitasari 🕒 16 Nov 2026 👁️ 5x dibaca
Konsumen memanfaatkan kanal digital (QRIS Tap) untuk melakukan transaksi pembayaran di Denpasar, Bali. ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Konsumen memanfaatkan kanal digital (QRIS Tap) untuk melakukan transaksi pembayaran di Denpasar, Bali. ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna Foto: Istimewa

IniKabarku.com - Digitalisasi pembayaran memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Bali. Hingga September 2026, penggunaan kanal pembayaran digital untuk pajak dan retribusi daerah mencapai 53,37 persen, melampaui transaksi konvensional yang masih mengandalkan pembayaran tunai.

Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali, Ronald Dungdung Parluhutan, menjelaskan bahwa perkembangan tersebut menunjukkan semakin besarnya pemanfaatan teknologi pembayaran dalam mendukung penerimaan daerah.

Dari total transaksi digital tersebut, penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) tercatat sebesar 0,55 persen. Meski kontribusinya masih di bawah satu persen, angka tersebut mencerminkan mulai tumbuhnya minat masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi melalui sistem pembayaran berbasis kode QR.

Menurut BI, kemudahan dan efisiensi menjadi sejumlah faktor yang mendorong wajib pajak beralih menggunakan metode pembayaran digital.

Selain QRIS, sebanyak 52,81 persen penerimaan berasal dari kanal digital lainnya dengan nilai mencapai Rp4,28 triliun. Sebagai perbandingan, sepanjang 2025 kontribusi kanal digital terhadap penerimaan daerah tercatat sebesar 46,82 persen dengan realisasi Rp8,46 triliun.

Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Bali Capai 97,3 Persen

Perkembangan digitalisasi juga terlihat dari capaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD). Pada semester I-2026, rata-rata indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di Bali telah melampaui 96 persen.

Sejumlah daerah bahkan mencatatkan capaian di atas 98 persen, yakni Kabupaten Bangli, Karangasem, Gianyar, dan Klungkung.

Sementara itu, Kabupaten Buleleng juga telah mencapai lebih dari 96 persen. Kabupaten Tabanan dan Badung mencatatkan capaian masing-masing sekitar 97 persen, sedangkan Kabupaten Jembrana berada pada angka 95 persen.

Adapun Kota Denpasar mencatatkan indeks elektronifikasi sebesar 94,75 persen. Secara keseluruhan, tingkat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di Bali mencapai 97,3 persen atau mendekati 100 persen.

Adapun penerimaan pajak daerah yang didukung sistem pembayaran tersebut mencakup berbagai jenis pungutan, antara lain pajak makan dan minum atau pajak pariwisata, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Selain itu, terdapat pula pajak bahan bakar kendaraan bermotor serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

BI Dorong Optimalisasi PAD hingga Akhir 2026

BI Bali berharap pemerintah daerah terus mengoptimalkan pemanfaatan sistem pembayaran digital untuk meningkatkan penerimaan PAD menjelang akhir tahun anggaran 2026.

Dengan waktu sekitar tiga bulan sebelum tutup tahun, pemerintah kabupaten dan kota di Bali diharapkan dapat memperluas penggunaan kanal digital dalam pembayaran pajak maupun retribusi.

Upaya tersebut dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pendapatan daerah sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Di sisi lain, data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bali menunjukkan bahwa total PAD seluruh pemerintah daerah di Bali hingga September 2026 mencapai Rp14,8 triliun.

Realisasi tersebut tumbuh 6,96 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025. Jika dibandingkan dengan target PAD sepanjang 2026 sebesar Rp21,6 triliun, capaian hingga triwulan III tersebut telah mencapai 68,43 persen.

Peningkatan penggunaan transaksi digital diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong optimalisasi penerimaan daerah sehingga target PAD Bali pada 2026 dapat tercapai.

💬

Diskusi

Bagikan pendapat Anda
0 komentar

Lengkapi data kamu

Sekali isi untuk bisa berkomentar.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!

Artikel Terkait

News Update