Kemenperin Catat 181 Kawasan Industri Serap 2,36 Juta Tenaga Kerja dan Investasi Rp6.750 Triliun
IniKabarku.com - Kawasan industri di Indonesia terus menunjukkan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat, hingga Juli 2026, sebanyak 181 kawasan industri dengan total luas mencapai 110 ribu hektare telah menyerap 2,36 juta tenaga kerja dan menghimpun akumulasi investasi sebesar Rp6.750 triliun.
Ratusan kawasan industri tersebut juga telah menjadi tempat beroperasinya lebih dari 12 ribu perusahaan. Besarnya kontribusi terhadap investasi dan penyerapan tenaga kerja membuat pengembangan kawasan industri menjadi salah satu agenda penting pemerintah dalam memperkuat sektor manufaktur.
Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji mengatakan, pengembangan kawasan industri ke depan harus mempertimbangkan potensi serta karakteristik setiap wilayah. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah.
Selain memperluas aktivitas ekonomi, pengembangan kawasan industri yang sesuai dengan potensi lokal juga dapat mendekatkan lokasi produksi dengan sumber bahan baku serta meningkatkan efisiensi distribusi dan logistik.
Kawasan Industri Perkuat Daya Saing Manufaktur
Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Tri Supondy, menilai kawasan industri memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.
Menurutnya, keberadaan kawasan industri tidak hanya berfungsi sebagai tempat kegiatan produksi, tetapi juga menjadi instrumen untuk menarik investasi, memperkuat aktivitas manufaktur, dan memperluas kesempatan kerja.
Dengan jumlah perusahaan yang telah melampaui 12 ribu unit, pemerintah memandang perlu adanya penguatan daya saing kawasan melalui optimalisasi fasilitas dan berbagai kemudahan yang telah disediakan.
Tri menambahkan, keberlanjutan pertumbuhan industri membutuhkan iklim usaha yang mendukung serta pemanfaatan fasilitas pemerintah secara maksimal. Hal ini semakin relevan karena industri pengolahan nonmigas masih mampu mencatatkan kinerja positif di tengah ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi dunia.
"Pada Oktober 2026, kinerja industri manufaktur nasional masih menunjukkan perkembangan positif. Hal ini tercermin dari nilai Purchasing Managers' Index (PMI) sebesar 54,0 dan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) sebesar 53,77. Capaian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas industri tetap berada pada zona ekspansi dan memiliki peran penting dalam menciptakan nilai tambah serta membuka kesempatan kerja bagi masyarakat," ujar Tri.
Industri Pengolahan Nonmigas Tumbuh 5,88 Persen
Performa sektor manufaktur juga tercermin dari pertumbuhan industri pengolahan nonmigas yang mencapai 5,88 persen pada triwulan III 2026.
Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,47 persen pada periode yang sama.
Dari sisi nilai ekonomi, produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas mencapai Rp1.168,99 triliun. Sementara itu, realisasi investasinya tercatat hampir Rp200 triliun.
Angka tersebut mempertegas peran industri manufaktur sebagai salah satu sektor utama dalam menciptakan nilai tambah dan menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Pemerintah Dorong Optimalisasi Insentif Kawasan Industri
Untuk mempertahankan momentum pertumbuhan sektor industri, pemerintah telah menyiapkan berbagai fasilitas dan kemudahan bagi pelaku usaha. Salah satunya berupa fasilitas perpajakan yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2016.
Meski demikian, pemanfaatan berbagai insentif tersebut dinilai masih perlu diperluas. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian meliputi peningkatan pemahaman perusahaan terhadap kebijakan, penyebarluasan informasi mengenai jenis dan persyaratan fasilitas, serta penjelasan prosedur pengajuan insentif.
Tri menekankan bahwa optimalisasi fasilitas kawasan industri tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan kesamaan pemahaman dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola kawasan industri, serta perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di dalam kawasan.
Sinergi seluruh pemangku kepentingan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemanfaatan fasilitas yang tersedia, memperkuat daya tarik investasi, dan menjaga keberlanjutan pertumbuhan industri nasional.
