Harga Gas dan Listrik Industri Naik, DPR Soroti Ancaman Daya Saing Industri Batam
IniKabarku.com - Kenaikan harga gas industri dan tarif listrik menjadi salah satu persoalan yang disoroti Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri. Kenaikan biaya energi tersebut dinilai berpotensi menambah beban produksi dan memengaruhi daya saing industri di Batam, Kepulauan Riau.
Hal itu disampaikan Hendry saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Panja RUU Kawasan Industri Komisi VII DPR RI ke Kabil Integrated Industrial Estate (KIIE), Kota Batam, Jumat (13/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Hendry menyampaikan bahwa berbagai persoalan yang diungkapkan pengelola kawasan industri dan pelaku usaha akan dihimpun sebagai bahan pembahasan regulasi. Ia juga meminta pengelola kawasan dan BP Batam menyampaikan masukan secara tertulis agar dapat dikaji lebih lanjut.
"Seluruh masukan yang tadi disampaikan akan kami belanja masalah, akan kami serap dan kami dapatkan. Saya berharap kita bisa menyampaikan secara tertulis, dan kami akan tindak lanjuti ini," ujar Hendry.
Harga Gas dan Tarif Listrik Mengalami Kenaikan
Pengelola kawasan industri dan pelaku usaha dalam pertemuan itu memaparkan sejumlah tantangan yang dihadapi untuk menjaga keberlanjutan investasi. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kenaikan harga gas industri.
Harga gas yang sebelumnya berada di kisaran USD 8,87 per MMBTU dilaporkan meningkat menjadi USD 13 per MMBTU bagi pelanggan lama. Sementara itu, pelanggan baru dikenakan harga hingga USD 20 per MMBTU.
Kenaikan juga terjadi pada tarif listrik untuk kebutuhan industri. Berdasarkan paparan pengelola KIIE, tarif layanan industri I-3 reguler mencapai Rp1.650 per kWh sejak 1 September 2026.
Adapun sejumlah perusahaan menggunakan layanan khusus dengan tarif Rp1.800 per kWh. Untuk kebutuhan pusat data atau data center, tarif listrik disebut mencapai Rp2.400 per kWh.
Peningkatan biaya gas dan listrik tersebut dikhawatirkan memperbesar pengeluaran operasional perusahaan. Pengelola kawasan juga mengungkapkan kekhawatiran bahwa tingginya biaya produksi dapat mendorong perusahaan mempertimbangkan pemindahan kegiatan usaha ke negara lain di kawasan Asia Tenggara.
Masukan Industri Akan Menjadi Bahan Penyusunan RUU
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Hendry menekankan pentingnya penyusunan RUU Kawasan Industri secara menyeluruh dan terintegrasi. Ia menilai aspek energi, logistik, dan tata kelola kawasan saling berhubungan sehingga perlu dipertimbangkan dalam perumusan regulasi.
Melalui pembahasan RUU Kawasan Industri, Komisi VII DPR RI berharap kendala yang dihadapi pengelola kawasan dan pelaku usaha dapat dicarikan solusi melalui kebijakan yang disusun.
Regulasi tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan kawasan industri di Batam maupun wilayah lain di Indonesia, menjaga daya saing industri, serta mendorong kontribusi sektor tersebut terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
