BPK RI Periksa Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Bengkulu Tahun Anggaran 2026
IniKabarku.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia mulai melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk Tahun Anggaran 2026. Pemeriksaan yang berlangsung sekitar 35 hari hingga 19 Desember 2026 ini menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Pelaksanaan pemeriksaan tersebut diawali melalui kegiatan entry meeting yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, di Ruang Rapat Merah Putih Lantai I Kantor Gubernur Bengkulu, Senin (16/11/2026).
Dalam kegiatan itu, Herwan menyampaikan bahwa pemeriksaan BPK RI difokuskan untuk mengukur kepatuhan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjalankan proses pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Ia menegaskan, pengawasan terhadap proses pengadaan diperlukan agar setiap tahapan pelaksanaan kegiatan pemerintah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penggunaan anggaran daerah dapat berlangsung secara efektif, tertib, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Sebagai bentuk dukungan terhadap proses audit, Herwan meminta seluruh kepala OPD segera menyiapkan berbagai dokumen administrasi yang diperlukan tim pemeriksa. Koordinasi dan keterbukaan dari setiap perangkat daerah juga menjadi hal yang ditekankan agar pemeriksaan dapat berjalan lancar.
Tidak hanya kelengkapan administrasi, masing-masing OPD juga harus siap menyampaikan keterangan maupun klarifikasi apabila tim BPK RI menemukan hal yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Perangkat daerah terkait turut diminta memberikan pendampingan jika pemeriksa perlu melakukan peninjauan langsung ke lokasi kegiatan.
Herwan berharap seluruh jajaran OPD dapat menjalankan proses pemeriksaan dengan sikap terbuka, kooperatif, dan penuh tanggung jawab. Hasil pemeriksaan nantinya diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan belanja daerah.
Melalui pemeriksaan kepatuhan ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya untuk memperbaiki pengawasan anggaran serta memastikan setiap belanja pemerintah dilaksanakan sesuai aturan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
