Sisa Anggaran Belanja Negara 2026 Capai Rp945,2 Triliun, Pemerintah Percepat Realisasi
IniKabarku.com - Pemerintah masih memiliki pekerjaan besar dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Hingga memasuki dua bulan terakhir tahun ini, anggaran belanja negara yang belum terserap tercatat mencapai Rp945,2 triliun. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2025, ketika sisa anggaran belanja berada di angka Rp842,4 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menyampaikan bahwa anggaran yang belum terealisasi tersebut akan dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program pemerintah sepanjang November hingga Desember 2026.
Ia meminta seluruh kementerian dan lembaga (K/L) mempercepat pelaksanaan belanja, terutama untuk program-program prioritas yang manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.
"Bukan berarti Rp945,2 triliun kemudian dibagi-bagikan begitu saja. Kita ingin memastikan bahwa uang rakyat dipakai dengan baik, belanjanya cepat, namun efisiensinya juga tetap muncul," tutur Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi November 2026, Jumat (13/11/2026).
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Sudarto, dalam kesempatan yang sama juga mengingatkan pentingnya percepatan penyerapan anggaran. Namun, pelaksanaannya tetap harus mengutamakan prinsip efisiensi dan tata kelola keuangan yang baik.
Selain belanja program prioritas, pemerintah tetap melanjutkan pengeluaran rutin, termasuk subsidi dan bantuan sosial. Pada penghujung tahun ini, sejumlah stimulus ekonomi juga disiapkan untuk mempertahankan daya beli masyarakat.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Luky Alfirman menambahkan, pemerintah akan meningkatkan upaya dalam menjaga kinerja APBN selama November dan Desember 2026. Pasalnya, pekerjaan pemerintah tidak hanya berkaitan dengan realisasi belanja, tetapi juga pencapaian target penerimaan negara.
Hingga akhir tahun, pemerintah masih perlu merealisasikan pendapatan sebesar Rp590,1 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak menjadi komponen yang membutuhkan perhatian besar dengan target sisa sekitar Rp514 triliun.
Realisasi Belanja dan Pendapatan APBN hingga Oktober 2026
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi belanja negara sampai dengan 31 Oktober 2026 mencapai Rp2.997,2 triliun. Angka ini tumbuh 15,6 persen secara tahunan (year on year/YoY) dan setara dengan 78 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun.
Sementara itu, pendapatan negara yang berhasil dikumpulkan pada periode tersebut mencapai Rp2.618 triliun atau 83 persen dari target Rp3.153,6 triliun.
Kontribusi terbesar pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan yang mencapai Rp2.064 triliun atau 76,6 persen dari target Rp2.693,7 triliun.
Penerimaan perpajakan tersebut terdiri atas dua komponen, yakni:
-
Penerimaan pajak sebesar Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target Rp2.357,7 triliun.
-
Kepabeanan dan cukai sebesar Rp267,2 triliun atau 79,5 persen dari target Rp336 triliun.
Di luar penerimaan perpajakan, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp551,8 triliun. Realisasi ini telah mencapai 120,2 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp459,2 triliun.
Adapun penerimaan hibah mencapai Rp2,1 triliun atau sekitar 31,8 persen dari target Rp7 triliun.
Dengan capaian tersebut, pemerintah masih perlu mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai, serta PNBP untuk memenuhi kekurangan pendapatan Rp590,1 triliun hingga penutupan tahun anggaran 2026.
Delapan Program Prioritas yang Menjadi Fokus Belanja APBN 2026
Dalam pengelolaan anggaran negara, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menetapkan delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang mengacu pada Asta Cita.
Program tersebut menjadi pedoman bagi kementerian dan lembaga dalam mengalokasikan anggaran untuk mendukung pembangunan nasional. Berikut rincian program prioritas beserta alokasi anggarannya sebagaimana dilansir dari Kementerian Keuangan:
1. Ketahanan Pangan – Rp164,4 Triliun
Anggaran ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan, memodernisasi sistem pertanian, memperkuat infrastruktur pendukung, mengembangkan pembangunan pergaraman nasional, serta menjaga kestabilan harga pangan.
2. Ketahanan Energi – Rp402,4 Triliun
Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi (lifting migas), mengembangkan energi hijau melalui transisi energi di sektor ketenagalistrikan, memperluas program biodiesel, serta menyediakan subsidi dan kompensasi energi yang lebih tepat sasaran.
3. Program Makan Bergizi Gratis – Rp335 Triliun
Program MBG mendapatkan alokasi untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Sasaran penerima manfaat mencakup ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga anak-anak usia sekolah.
4. Pendidikan – Rp769,1 Triliun
Sektor pendidikan memperoleh alokasi anggaran terbesar di antara program prioritas yang mencantumkan nilai anggaran. Dana tersebut digunakan untuk memperluas akses pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
Anggaran juga mendukung pembangunan Sekolah Unggul Garuda dan sekolah rakyat, revitalisasi sekolah serta madrasah, peningkatan sarana pembelajaran, hingga penguatan pendidikan vokasi agar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
5. Kesehatan – Rp244 Triliun
Pemerintah mengarahkan anggaran kesehatan untuk memperluas akses pelayanan, meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan, serta memperkuat perlindungan pembiayaan kesehatan masyarakat.
Sejumlah program yang menjadi perhatian meliputi peningkatan efektivitas Jaminan Kesehatan, perluasan cakupan Cek Kesehatan Gratis (CKG), percepatan penanganan tuberkulosis, penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), serta revitalisasi rumah sakit di daerah.
6. Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM – Rp181,8 Triliun
Alokasi ini difokuskan pada peningkatan produktivitas koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Upayanya mencakup pengembangan sektor produksi, peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan sumber daya manusia, serta perbaikan sistem pengawasan.
7. Program Pertahanan Semesta
Program ini mencakup dukungan anggaran untuk memperkuat sektor pertahanan, menjaga ketertiban dan keamanan, serta mendukung bidang hukum.
8. Percepatan Investasi dan Perdagangan Global
Pemerintah mendorong peningkatan investasi produktif melalui Danantara sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global (global value chain).
Kementerian dan lembaga strategis juga diharapkan berperan dalam memperkuat kebijakan investasi dan perdagangan agar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Melalui berbagai program tersebut, pemerintah berupaya mengarahkan belanja negara agar mendukung prioritas pembangunan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. Percepatan realisasi anggaran hingga akhir 2026 pun tetap dituntut berjalan dengan memperhatikan efisiensi, akuntabilitas, dan ketentuan pengelolaan keuangan negara.
