BSU 2026 Rp900 Ribu Belum Cair, Menaker Ungkap Proses Pencairan Masih di Kemenkeu

IniKabarku.com - Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 untuk periode Oktober hingga Desember belum disalurkan kepada pekerja atau buruh hingga Sabtu (14/11/2026). Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut proses pencairan masih menunggu penyelesaian administrasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Yassierli menegaskan, pemerintah belum melakukan pencairan bantuan tersebut karena tahapan administratif di Kemenkeu masih berlangsung.

"BSU tunggu, kita masih proses administrasi di Kementerian Keuangan. Tunggu aja," kata Yassierli, Sabtu (14/11/2026) seperti dikutip dari Antara.

Dengan demikian, pekerja yang menantikan bantuan senilai total Rp 900.000 masih perlu menunggu hingga seluruh proses persiapan penyaluran diselesaikan pemerintah.

Menaker juga mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap kabar bohong dan penipuan yang mencatut program BSU. Ia meminta pekerja mendapatkan informasi hanya dari saluran resmi Kementerian Ketenagakerjaan.

"Belum cair. Hati-hati ya, terkait dengan BSU pesan dari saya informasi yang valid silakan tunggu di website-nya Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi jangan percaya, dari informasi-informasi yang lain. Yang valid adalah dari Kementerian Ketenagakerjaan," ujarnya.

BSU 2026 Ditargetkan Menjangkau 13,3 Juta Pekerja

Pemerintah sebelumnya telah menyiapkan program BSU untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa bantuan tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran hampir Rp 12 triliun.

Rencana itu disampaikan Airlangga setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Sesuai ketentuan program, pekerja yang memenuhi persyaratan akan menerima bantuan sebesar Rp 300.000 setiap bulan selama tiga bulan. Artinya, total bantuan yang diterima masing-masing penerima mencapai Rp 900.000 dan diberikan sekaligus untuk periode tersebut.

Penyaluran BSU 2026 Diarahkan Melalui Rekening Bank

Pemerintah juga merencanakan penyaluran BSU 2026 melalui rekening bank milik pekerja yang terdaftar sebagai penerima.

Airlangga menjelaskan, mekanisme tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat memiliki rekening perbankan.

Kebijakan itu juga berkaitan dengan program penyediaan rekening gratis bagi 25,16 juta warga berusia 17 tahun ke atas dari kelompok ekonomi desil 1-4 yang belum mempunyai rekening.

"Tapi sekarang kan arahan Presiden (Prabowo Subianto), semua harus punya rekening. Semua diharapkan sudah bisa melalui rekening," kata Airlangga saat ditemui di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Melalui skema tersebut, bantuan diharapkan dapat ditransfer langsung ke rekening pekerja yang telah ditetapkan sebagai penerima.

Syarat Penerima BSU 2026

Ketentuan penerima BSU 2026 tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026. Berdasarkan aturan tersebut, pekerja atau buruh harus memenuhi sejumlah persyaratan berikut:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

2. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) sampai dengan Agustus 2026.

3. Memiliki gaji atau upah paling banyak Rp 3,5 juta per bulan atau sebesar upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing.

4. Bagi pekerja di daerah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas Rp 3,5 juta, batas maksimal upah penerima mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.

5. Untuk pekerja di daerah yang tidak memiliki UMK, acuan batas upah menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan mekanisme pembulatan yang sama.

Selain persyaratan tersebut, terdapat ketentuan tambahan bagi calon penerima BSU, yaitu:

• Diprioritaskan bagi pekerja atau buruh yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU.

• Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), maupun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Selama proses administrasi di Kemenkeu masih berjalan, pekerja diminta memantau informasi terbaru mengenai penyaluran bantuan melalui situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan di https://bsu.kemnaker.go.id/.

Masyarakat juga diimbau tidak mudah mempercayai kabar pencairan maupun tautan pengecekan penerima BSU yang belum dipastikan kebenarannya.