Indonesia-Tiongkok Perkuat Transaksi Rupiah-Renminbi, Ini Strategi Pemerintah
IniKabarku.com - Pemerintah Indonesia mendorong perluasan penggunaan mata uang lokal Rupiah dan Renminbi dalam transaksi perdagangan dan investasi dengan Tiongkok. Upaya ini dilakukan melalui penguatan ekosistem pasar uang dan valuta asing, termasuk dukungan infrastruktur Renminbi Clearing Bank untuk mengurangi ketergantungan terhadap mata uang asing tertentu.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, diversifikasi mata uang dalam transaksi lintas negara semakin penting di tengah ketidakpastian ekonomi global dan gejolak pasar keuangan. Langkah tersebut juga diperlukan untuk menjaga stabilitas keuangan serta memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia menghadapi tekanan eksternal.
“Volatility index kita ini turun ke 19,92 dari 28,8. Jadi ini relatif baik. Kemudian external pressure dari USD Index di angka 101,67, dan 10 tahun US Treasury naik di 4,88%. Perkembangan ini tentu sangat berpengaruh terhadap perkembangan aliran forex dan juga kita menjaga stabilitas di emerging market. Ini menjadi penting untuk menjaga financial stability dan external resilience,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech pada High Level Event: Pengembangan Ekosistem Pasar Uang dan Pasar Valas RMB/IDR: Renminbi Clearing Bank di Jakarta, Kamis (12/11).
Airlangga menjelaskan, hubungan ekonomi Indonesia dan Tiongkok memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui peningkatan transaksi menggunakan mata uang masing-masing negara. Penguatan pasar uang dan valuta asing Rupiah-Renminbi menjadi salah satu strategi untuk mempermudah aktivitas perdagangan bilateral sekaligus meningkatkan efisiensi transaksi.
Kerja sama transaksi mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT) antara Indonesia dan Tiongkok sendiri telah berlangsung sejak 2021. Pengembangannya diperkuat melalui pembentukan Renminbi Clearing Arrangement dan penunjukan Bank of China sebagai Renminbi Clearing Bank di Indonesia pada Juni 2026.
Secara keseluruhan, transaksi LCT Indonesia dengan tujuh negara mitra tercatat mencapai ekuivalen US$49,42 miliar hingga Agustus 2026. Jumlah pengguna skema tersebut rata-rata mencapai 20.850 pengguna setiap bulan.
“Dengan pengusaha-pengusaha sudah memanfaatkan adopsi daripada LCT, dan China sudah menjadi bagian dari LCT partner sejak 2021, dan juga dengan adanya clearing bank ini kita berharap bahwa industri maupun energi, mining, transportasi, trade and services, bisa memanfaatkan ini. Jadi ini mewakili dari kerjasama Indonesia dan China untuk menorong LCT dan dengan adanya BOC, Bank of China, sebagai clearing, harapannya perusahaan Indonesia bisa memanfaatkan dan juga derivatifnya,” imbuh Menko Airlangga.
Besarnya hubungan perdagangan dan investasi kedua negara turut menjadi landasan pengembangan transaksi Rupiah-Renminbi. Pada periode Januari-September 2026, Tiongkok berkontribusi sekitar 45% terhadap total impor nonmigas Indonesia.
Sementara itu, ekspor utama Indonesia ke negara tersebut meliputi besi dan baja, bahan bakar mineral, serta nikel beserta produk turunannya. Dari sisi investasi, Tiongkok daratan juga menjadi salah satu negara penyumbang utama penanaman modal asing di Indonesia dengan nilai mencapai US$4,97 miliar selama Januari-September 2026.
Selain memperkuat sistem pembayaran dan infrastruktur keuangan, pemerintah juga berupaya memperluas akses perdagangan kedua negara. Salah satunya melalui percepatan penyelesaian agenda kerja sama Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).
Sekitar 80% agenda kerja sama tersebut telah tercakup melalui peningkatan ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) 2.0. Meski demikian, penyelesaian berbagai hambatan nontarif masih menjadi salah satu perhatian pemerintah.
Indonesia juga memperluas partisipasi dalam kerja sama perdagangan digital melalui World Alliance for International Commerce and Trade (WAICO). Inisiatif ini diharapkan dapat membuka kesempatan lebih besar bagi pelaku usaha untuk mengembangkan aktivitas perdagangan melalui pasar digital.
Pemerintah selanjutnya mendorong pemanfaatan LCT agar menjangkau lebih banyak sektor usaha, mulai dari perdagangan, energi, pertambangan, transportasi hingga jasa. Perusahaan energi seperti Pertamina dan PLN juga diharapkan dapat menggunakan skema tersebut untuk mendukung transaksi perdagangan minyak dan gas.
Melalui penggunaan Rupiah dan Renminbi, pelaku usaha di kedua negara memiliki alternatif mata uang dalam melakukan transaksi internasional. Skema ini juga dapat membantu perusahaan mengelola risiko akibat perubahan nilai tukar.
Pengembangan ekosistem pasar uang dan valuta asing Rupiah-Renminbi pada akhirnya diarahkan untuk memperdalam pasar keuangan domestik sekaligus memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dengan Tiongkok. Dukungan infrastruktur kliring, peningkatan transaksi mata uang lokal, serta perluasan kerja sama perdagangan dan investasi diharapkan dapat menciptakan transaksi bilateral yang lebih efisien dan memberikan manfaat bagi dunia usaha kedua negara.
