Airlangga Minta Bank Perkuat Keamanan Siber, Ancaman Peretasan Meningkat

IniKabarku.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta industri perbankan di Indonesia meningkatkan sistem keamanan siber atau cyber security guna mengantisipasi meningkatnya ancaman peretasan terhadap sektor keuangan dan pembayaran global.

Menurut Airlangga, penguatan sistem keamanan digital menjadi kebutuhan penting seiring semakin luasnya penggunaan teknologi dalam transaksi perbankan. Setiap bank dinilai harus memastikan infrastruktur digitalnya memiliki perlindungan memadai agar terhindar dari berbagai potensi serangan siber.

"Tentunya kan masing-masing perbankan harus memperkuat cyber security-nya, apalagi dengan mekanisme digital yang ada sekarang ya itu mungkin itu yang perlu dijaga," kata Airlangga ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Ia menilai ancaman peretasan tidak hanya menjadi persoalan di dalam negeri, melainkan telah berkembang menjadi risiko global. Serangan tersebut juga dapat menjadi ujian terhadap kemampuan dan ketahanan sistem digital yang digunakan oleh lembaga keuangan.

"Terkait dengan hack itu secara global juga memang harus dijaga karena itu secara global juga mereka ngetes kemampuan sistem kita," tegasnya.

Airlangga pun mengingatkan perbankan agar terus mengevaluasi dan menjaga kemampuan sistem keamanan digitalnya. Hal ini diperlukan untuk memastikan layanan keuangan tetap berjalan dengan aman di tengah meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap transaksi elektronik.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Bank Indonesia (BI) sebelumnya juga meminta seluruh penyelenggara sistem pembayaran meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan ancaman siber yang menyasar industri keuangan global.

Bank sentral mengingatkan pelaku industri agar memastikan sistem pengamanan infrastruktur kritikal berjalan efektif. Selain itu, kemampuan mendeteksi anomali dan transaksi mencurigakan serta mekanisme pelaporan dan eskalasi insiden perlu diperkuat agar potensi gangguan dapat segera ditangani.

"Seluruh penyelenggara wajib memenuhi persyaratan keamanan dan ketahanan siber, termasuk kesiapan penanganan dan pemulihan insiden, guna menjaga keberlangsungan layanan, pelindungan konsumen, dan kepercayaan publik," kata Ramdan Denny Prakoso, Kepala Departemen Komunikasi BI kepada Bloomberg Technoz, Senin siang.

Denny menjelaskan, BI terus memantau perkembangan ancaman maupun insiden keamanan siber yang terjadi di sektor keuangan, baik di tingkat internasional maupun domestik.

"Bank Indonesia terus meningkatkan kewaspadaan dan langkah antisipatif guna menjaga keamanan dan kelancaran sistem pembayaran nasional," katanya.

Dalam upaya mengantisipasi risiko tersebut, BI memperkuat kebijakan pengaturan dan pengawasan ketahanan siber pada sistem pembayaran. Fokus penguatan meliputi pengelolaan risiko, perlindungan infrastruktur kritikal, deteksi dini terhadap ancaman, hingga kesiapan menghadapi dan memulihkan sistem setelah terjadi insiden.

Koordinasi lintas lembaga juga menjadi bagian dari langkah pencegahan dan penanganan ancaman digital. BI secara intensif menjalin komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta otoritas terkait lainnya.

"Bank Indonesia juga secara intensif berkoordinasi dengan OJK, BSSN, dan otoritas terkait untuk melakukan pencegahan dan penanganan insiden siber secara cepat dan terkoordinasi," kata Denny.

Di sisi lain, BI mengimbau masyarakat agar tidak panik dalam merespons berbagai informasi mengenai ancaman siber, terutama yang beredar melalui media sosial. Masyarakat diminta memeriksa kebenaran informasi melalui saluran resmi BI maupun penyelenggara sistem pembayaran.

Selain memastikan informasi yang diterima berasal dari sumber tepercaya, masyarakat juga perlu menjaga kerahasiaan data pribadi dan akses transaksi keuangan. Apabila menemukan aktivitas transaksi yang tidak dikenal atau mencurigakan, nasabah diminta segera menghubungi pihak penyelenggara terkait.

"Masyarakat juga diimbau untuk tetap menjaga kerahasiaan data dan akses transaksi serta segera menghubungi penyelenggara terkait apabila menemukan aktivitas transaksi mencurigakan," pungkas Denny.

Meningkatnya perhatian terhadap keamanan siber tersebut tidak terlepas dari sejumlah insiden peretasan yang terjadi di berbagai negara. Salah satunya dialami Crédit Mutuel Arkéa, lembaga perbankan asal Prancis yang melaporkan adanya pencurian dana setelah peretas berhasil memperoleh akses ke sistem komputernya.

Bank tersebut mengonfirmasi bahwa serangan siber memungkinkan terjadinya sejumlah transaksi penipuan. Namun, pihak bank tidak mengungkapkan besaran dana yang berhasil dicuri.

Bank Prancis tersebut "menjadi korban serangan siber yang memungkinkan dilakukannya transaksi penipuan," kata seorang juru bicara kepada Bloomberg News pada Rabu, namun menolak menyebutkan jumlah uang yang dicuri.

Juru bicara Crédit Mutuel Arkéa menyampaikan bahwa sejumlah transaksi telah dihentikan sementara. Pihak bank juga tengah berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk menangani insiden tersebut.

Meski terjadi pencurian dana, bank menyatakan situasi masih "terkendali" dan memastikan insiden tersebut tidak akan menimbulkan dampak finansial bagi nasabah.

Ancaman keamanan digital juga menjadi perhatian pemerintah Jepang setelah sejumlah perusahaan besar mengalami pelanggaran data. Perusahaan yang terdampak antara lain Daiwa Securities Group Inc., East Japan Railway Co., dan SoftBank Corp.

Rentetan insiden tersebut mendorong pemerintah Jepang memperketat upaya perlindungan keamanan siber di lingkungan perusahaan.

Sementara itu, industri aset digital juga menghadapi ancaman serupa. Para peretas dilaporkan melakukan pencurian terbesar yang pernah dialami industri tersebut dengan menguras dana lebih dari US$6 miliar dari bursa kripto Binance.

Berbagai insiden di sejumlah negara tersebut memperlihatkan bahwa ancaman siber telah menjadi tantangan serius bagi industri keuangan. Penguatan sistem perlindungan, peningkatan kemampuan deteksi dini, serta koordinasi antarlembaga menjadi aspek penting untuk menjaga keamanan transaksi dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital.