BSU 2026 Rp900 Ribu Belum Cair, Ini Syarat Penerima dan Cara Cek Terbarunya
IniKabarku.com - Pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000 bagi pekerja hingga kini belum memiliki kepastian jadwal. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih mengajukan anggaran program tersebut kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sehingga proses penyaluran belum dapat dilakukan.
Kondisi ini membuat jutaan pekerja harus menunggu kepastian bantuan yang sebelumnya ditargetkan pemerintah cair pada November hingga Desember 2026. Hingga Senin (9/11/2026), Kemnaker juga belum mengumumkan mekanisme resmi untuk memeriksa status penerima BSU tahun ini.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa pemerintah masih melakukan koordinasi terkait proses pencairan dan pengajuan anggaran.
“Saat ini, proses penyaluran BSU 2026 masih dalam tahap koordinasi dan pengajuan anggaran kepada Kementerian Keuangan,” kata Indah di Jakarta.
Menurut Indah, program BSU dirancang untuk membantu mempertahankan daya beli dan ketahanan ekonomi pekerja selama kuartal IV 2026. Pemerintah juga berupaya memastikan bantuan diberikan kepada kelompok pekerja yang memenuhi kriteria.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 30 September 2026 menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan 13,3 juta pekerja sebagai penerima BSU 2026. Untuk merealisasikan program tersebut, anggaran yang disiapkan mencapai Rp11,97 triliun.
Setiap penerima yang memenuhi persyaratan berhak memperoleh subsidi sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember 2026. Dengan sistem pembayaran sekaligus, total bantuan yang diterima masing-masing pekerja mencapai Rp900.000.
Landasan hukum pelaksanaan program ini telah diterbitkan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026 yang ditetapkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2026.
Meski regulasi sudah tersedia, realisasi pencairan masih menunggu penyelesaian proses anggaran. Sebagai perbandingan, pemerintah pada 2025 mengalokasikan dana BSU sebesar Rp10,72 triliun.
Cara Cek Penerima BSU 2026 Belum Dibuka
Selain jadwal pencairan, kepastian mengenai daftar penerima bantuan juga masih dinantikan. Kemnaker belum mengaktifkan layanan pengecekan status penerima BSU 2026.
Saat ini, situs resmi bsu.kemnaker.go.id masih memberikan informasi bahwa mekanisme pemeriksaan penerima akan disampaikan melalui pengumuman resmi pemerintah. Dengan demikian, pekerja belum bisa memastikan status kepesertaannya sebagai penerima bantuan untuk periode 2026.
Meski demikian, pemerintah telah menetapkan sejumlah kriteria yang harus dipenuhi calon penerima BSU. Persyaratan tersebut meliputi:
-
Berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
-
Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
-
Bukan aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI aktif, maupun anggota Polri aktif.
-
Memiliki upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau mengikuti ketentuan upah minimum yang berlaku di daerah masing-masing.
-
Tidak sedang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu ketentuan prioritas penerima.
Pekerja juga tidak diwajibkan melakukan pendaftaran secara mandiri. Penentuan penerima dilakukan pemerintah berdasarkan data yang tersedia dan persyaratan program.
Batas Gaji Penerima BSU Bisa Lebih dari Rp3,5 Juta
Salah satu hal yang perlu diperhatikan calon penerima adalah ketentuan batas upah. Angka Rp3,5 juta bukan batas maksimal yang berlaku mutlak di seluruh wilayah Indonesia.
Untuk daerah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih tinggi dari Rp3,5 juta, batas penghasilan calon penerima mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Sementara itu, bagi wilayah yang tidak menetapkan UMK, perhitungan batas upah mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan mekanisme pembulatan serupa.
Khusus DKI Jakarta, perkiraan tersebut mengacu pada UMP 2026 sebesar Rp5.729.876. Adapun Kota Batam menggunakan UMK 2026 sebesar Rp5.357.000.
Perlu diperhatikan bahwa angka-angka tersebut merupakan hasil penghitungan redaksi, bukan daftar batas upah resmi yang telah diterbitkan Kemnaker. Ketentuan final masih menunggu petunjuk teknis pemerintah.
Selain besaran penghasilan, komponen upah yang digunakan dalam proses seleksi juga perlu diperhatikan. Dasar perhitungannya menggunakan upah terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Upah tersebut terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tetap. Karena itu, nominal penghasilan yang tercatat dalam sistem BPJS Ketenagakerjaan berpotensi berbeda dengan jumlah yang diterima pekerja sebagaimana tercantum dalam slip gaji.
Kemnaker pun mengingatkan perusahaan agar memastikan data pekerja yang disampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kelengkapan data menjadi salah satu aspek penting agar penyaluran subsidi dapat berlangsung tepat sasaran.
BSU 2026 Disalurkan Melalui Bank Himbara dan PT Pos Indonesia
Untuk mekanisme penyaluran, pemerintah merencanakan BSU 2026 diberikan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta PT Pos Indonesia.
Pada program BSU sebelumnya, masyarakat dapat menggunakan beberapa kanal untuk mengetahui status penerimaan bantuan, di antaranya situs BPJS Ketenagakerjaan, aplikasi JMO, dan PosPay.
Namun, pekerja perlu menunggu pengumuman lebih lanjut karena kanal serta prosedur pengecekan penerima BSU 2026 belum ditetapkan secara resmi.
Dengan masih berlangsungnya proses pengajuan anggaran dan belum dibukanya layanan pemeriksaan penerima, pekerja diimbau untuk mengikuti perkembangan informasi melalui kanal resmi Kemnaker. Kepastian jadwal pencairan, daftar penerima, serta mekanisme penyaluran akan bergantung pada keputusan pemerintah selanjutnya.
