DJP Indonesia dan Singapura Perkuat Pertukaran Data untuk Awasi Pajak Korporasi
IniKabarku.com - Pemerintah Indonesia dan Singapura memperkuat kerja sama pertukaran data guna meningkatkan pengawasan serta kepatuhan perpajakan korporasi di kedua negara. Upaya ini juga diarahkan untuk mengantisipasi berbagai praktik yang berpotensi merugikan penerimaan negara, termasuk transfer pricing, underinvoicing, hingga persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, mengatakan kedua negara tengah membahas informasi yang dapat dipertukarkan untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas korporasi.
“Kami berdiskusi tentang data yang bisa dipertukarkan untuk memperkuat kepatuhan korporasi, baik di Indonesia maupun di Singapura,” kata Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam taklimat media di Bogor, Jawa Barat, Kamis.
Bimo menjelaskan, Singapura merupakan salah satu negara dengan intensitas pertukaran informasi keuangan yang cukup tinggi bersama Indonesia. Hal tersebut juga tercermin dari besarnya nilai data keuangan yang telah dipertukarkan antara kedua negara.
Pembahasan mengenai penguatan kerja sama ini berada di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah. Dari pihak Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) turut berpartisipasi bersama unit terkait yang menangani data keuangan dan perdagangan internasional.
Menurut Bimo, upaya memperkuat pengawasan perpajakan lintas negara juga perlu berjalan seiring dengan agenda reformasi tata kelola sumber daya alam. Cakupannya meliputi pengelolaan mineral kritis, mineral strategis, serta komoditas perkebunan seperti kelapa sawit.
“Tentunya juga diselaraskan dengan reformasi di sisi lain, reformasi tata kelola mineral kritis, mineral strategis, dan sumber daya alam termasuk sawit,” ujar Bimo.
Di luar kerja sama dengan Singapura, DJP juga membangun koordinasi dengan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kolaborasi tersebut ditujukan untuk mengidentifikasi dan mencegah praktik transfer pricing maupun underinvoicing yang berpotensi menyebabkan kerugian bagi negara.
Bimo menyebut keterlibatan DJP diperlukan untuk memastikan proses rekonsiliasi data berjalan dengan baik. Dengan demikian, indikasi ketidaksesuaian nilai transaksi atau misinvoicing dapat diketahui lebih awal sebelum menimbulkan persoalan perpajakan.
“Itu kami juga terlibat aktif di situ untuk memastikan rekonsiliasinya bisa berjalan sehingga bisa kami cegah potensi-potensi misinvoicing sejak awal, termasuk juga potensi transfer pricing yang dalam tanda kutip merugikan negara kita sebagai negara sumber ekonominya,” katanya menambahkan.
Lebih lanjut, pemerintah Indonesia dan Singapura masih membicarakan mekanisme penyelesaian apabila ditemukan pelanggaran atau persoalan dalam aktivitas korporasi lintas negara. Kedua pihak tengah menjajaki kemungkinan membentuk kesepakatan bersama, termasuk mengenai penerapan sanksi apabila memang dibutuhkan.
“Ini yang sedang disepakati bagaimana kita sama-sama untuk dalam tanda kutip merumuskan solusi dan merumuskan, kalau memang diperlukan, sanksi antara negara yang memang diperlukan,” tuturnya.
