Status PPPK Paruh Waktu Bakal Jadi Penuh Waktu, Gaji Pokok Ditanggung APBN
IniKabarku.com - Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu berpeluang mendapatkan peningkatan status menjadi PPPK penuh waktu. Dalam kesepakatan yang dicapai DPR RI bersama pemerintah, pembiayaan gaji pokok para pegawai tersebut nantinya direncanakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menyambut positif kesepakatan tersebut. Menurutnya, kepastian sumber pembiayaan gaji pokok merupakan salah satu hal penting yang selama ini diperjuangkan Komisi II DPR RI untuk menjamin kesejahteraan dan kepastian penghasilan tenaga PPPK.
"Gaji pokok mereka ditanggung oleh APBN, jadi itu sesuatu yang luar biasa bagi kami dan itu yang menjadi perjuangan Komisi II saat ini. Dan alhamdulillah bisa terakomodir berkat perjuangan pimpinan-pimpinan DPR bersama pemerintah," kata Bahtra di Jakarta, Kamis.
Bahtra menjelaskan, persoalan status kepegawaian PPPK telah menjadi perhatian DPR, khususnya Komisi II. Ia juga menilai Presiden Prabowo terus mendorong terciptanya kepastian masa depan pekerjaan bagi seluruh tenaga PPPK, baik yang berstatus paruh waktu maupun penuh waktu.
Meski demikian, realisasi peningkatan status tersebut masih menunggu landasan hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP). Regulasi ini diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan yang telah disepakati DPR bersama pemerintah.
Bahtra berharap pemerintah dapat segera menerbitkan aturan tersebut sehingga para tenaga PPPK memperoleh kejelasan mengenai status pekerjaan dan penghasilan mereka.
“Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama semua bisa ditindaklanjuti. Kami yakin dan percaya bahwa pemerintahan Presiden Prabowo terus mendengar aspirasi, masukan berbagai pihak, termasuk dari publik dan masyarakat kita berkenaan dengan PPPK,” katanya.
Kesepakatan peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu sebelumnya dicapai DPR RI bersama pemerintah dalam rapat finalisasi di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (6/11). Kebijakan tersebut mencakup tenaga PPPK dari berbagai profesi.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut atas berbagai aspirasi yang disampaikan kepada DPR terkait status kepegawaian tenaga pendidik, tenaga kesehatan, tenaga teknis, serta tenaga pelaksana lainnya.
"Keseluruhan dari hasil aspirasi yang kemudian kami bahas satu per satu di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama dengan pihak pemerintah," kata Dasco saat konferensi pers.
Dengan adanya kesepakatan tersebut, peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu diharapkan dapat memberikan kepastian karier dan kesejahteraan bagi tenaga aparatur sipil negara. Namun, pelaksanaannya masih menunggu penerbitan regulasi pemerintah sebagai dasar hukum kebijakan tersebut.
