KIPK Ditargetkan Capai Rp600 Miliar pada 2027, Industri Tekstil dan Alas Kaki Jadi Sasaran
IniKabarku.com - Pemerintah berencana meningkatkan plafon Kredit Industri Padat Karya (KIPK) menjadi Rp600 miliar pada 2027. Program pembiayaan tersebut akan mencakup sektor tekstil dan alas kaki sebagai bagian dari upaya mendukung keberlangsungan industri padat karya serta menjaga penyerapan tenaga kerja.
Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengatakan, pembiayaan untuk industri tekstil dan alas kaki melalui KIPK saat ini sudah berjalan. Program yang telah dilaksanakan sejak dua tahun lalu tersebut juga memperoleh dukungan subsidi dari pemerintah.
"Padat karya itu salah satu sektornya tekstil dan alas kaki. Kredit untuk tekstil dan alas kaki ini sekarang sedang berjalan," ujar Faisol saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (12/11).
Ia menambahkan, pemerintah akan meningkatkan kapasitas pembiayaan program tersebut pada tahun depan agar semakin mampu mendukung kebutuhan industri.
"Tahun depan juga akan ditingkatkan plafon kreditnya," ujarnya.
Berdasarkan siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, target plafon penyaluran KIPK untuk 2027 ditetapkan sebesar Rp600 miliar.
Adapun realisasi pemanfaatan program hingga 31 Oktober 2026 telah menjangkau 63 debitur dengan total pembiayaan mencapai Rp146 miliar. Dana tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat kegiatan usaha sekaligus mempertahankan keberlanjutan lapangan kerja.
Selain meningkatkan dukungan melalui KIPK, pemerintah juga sedang menyiapkan alternatif pembiayaan yang secara khusus ditujukan bagi industri tekstil. Langkah ini dilakukan untuk membantu perusahaan yang menghadapi kendala dalam memperoleh pendanaan.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memberikan penugasan kepada Danantara untuk menyiapkan skema pembiayaan tersebut.
Faisol menjelaskan, proses pembahasan masih berlangsung dengan melibatkan Danantara, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pemerintah juga membuka peluang keterlibatan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam skema tersebut.
Hingga kini, sejumlah alternatif mekanisme pembiayaan masih dalam tahap simulasi. Pemerintah belum menetapkan bentuk akhir skema yang akan diterapkan untuk mendukung industri tekstil nasional.
