Menkeu Suahasil Dihadapkan pada Target Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen dan Disiplin Fiskal
IniKabarku.com - Menteri Keuangan Suahasil Nazara menghadapi tantangan menjaga disiplin fiskal di tengah ambisi pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi menuju 6 persen. Pemerintah perlu memastikan penerimaan negara tetap memadai untuk membiayai program prioritas, sekaligus menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Guru Besar Ekonomi Moneter Universitas Airlangga (UNAIR), Rahma Gafmi, menilai keseimbangan antara kebutuhan belanja dan kemampuan penerimaan negara menjadi salah satu persoalan utama yang harus ditangani Suahasil.
"Penerimaan negara menghadapi tekanan dan defisit APBN harus dijaga di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB)," kata Rahma kepada Kompas.com pada Senin (26/10/2026).
Suahasil, yang menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, mewarisi tantangan pengelolaan fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah dituntut menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan kehati-hatian dalam mengelola keuangan negara.
Penerimaan Negara Tertekan, Optimalisasi Pajak Jadi Perhatian
Dari sisi pendapatan, pemerintah menghadapi tantangan berupa penurunan harga sejumlah komoditas ekspor andalan dan volatilitas pasar keuangan internasional. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi penerimaan negara ketika kebutuhan pembiayaan program pemerintah tetap tinggi.
Rahma menilai peningkatan penerimaan pajak perlu dilakukan dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat, terutama kelompok kelas menengah yang menjadi salah satu penopang konsumsi domestik.
Salah satu langkah yang dapat diperkuat adalah optimalisasi sistem inti administrasi perpajakan atau Coretax. Selain itu, pemerintah perlu memperluas basis pajak secara berkeadilan dan meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), khususnya dari sektor sumber daya alam.
"Optimalisasi sistem inti administrasi perpajakan atau Coretax administration system, perluasan basis pajak secara berkeadilan, serta optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor sumber daya alam menjadi sejumlah hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga penerimaan negara," jelas Rahma.
Upaya tersebut dinilai penting agar kapasitas penerimaan negara tetap terjaga tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha.
Program Prioritas Pemerintah Perlu Didukung Belanja Efisien
Di sisi pengeluaran, Suahasil harus memastikan berbagai program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran tetap berjalan dengan pengelolaan anggaran yang terukur. Sejumlah program yang membutuhkan perhatian mencakup makan bergizi gratis (MBG), hilirisasi, dan penguatan ketahanan pangan.
Menurut Rahma, tantangan utamanya bukan sekadar menyediakan anggaran, melainkan memastikan setiap alokasi memberikan manfaat ekonomi yang optimal dan tepat sasaran.
Efisiensi belanja kementerian dan lembaga juga menjadi bagian penting dari pengelolaan fiskal. Penganggaran berbasis kinerja diperlukan agar penggunaan anggaran lebih berorientasi pada hasil, bukan hanya terserap untuk kebutuhan operasional birokrasi.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah diharapkan dapat mempertahankan pembiayaan program prioritas tanpa memperlebar defisit APBN secara berlebihan.
Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen Harus Sejalan dengan Disiplin Fiskal
Rahma menilai pengalaman panjang Suahasil di lingkungan Kementerian Keuangan dapat menjadi modal dalam mengelola kebijakan fiskal secara lebih terukur.
Pergantian kepemimpinan di Kementerian Keuangan juga menjadi momentum untuk menjaga keseimbangan antara upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan penerapan disiplin anggaran. Target pertumbuhan menuju 6 persen perlu didukung kebijakan fiskal yang kredibel serta koordinasi dengan kebijakan moneter Bank Indonesia.
Pemerintah perlu menjaga pengeluaran tetap terkendali sekaligus memperkuat penerimaan agar pembiayaan pembangunan tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap kondisi fiskal.
"Disiplin tersebut juga berkaitan dengan upaya menjaga defisit APBN tetap di bawah 3 persen PDB. Karena itu, pengendalian belanja dan penguatan penerimaan menjadi tantangan penting bagi Suahasil dalam menjalankan kebijakan fiskal," ungkapnya.
Keseimbangan antara pertumbuhan dan disiplin fiskal menjadi penting karena pemerintah tetap membutuhkan ruang anggaran untuk menjalankan program pembangunan, menghadapi risiko ekonomi, serta menjaga stabilitas keuangan negara.
Harga Minyak dan Nilai Tukar Berpotensi Menekan Ruang Fiskal
Selain persoalan penerimaan dan belanja, perkembangan ekonomi global turut memengaruhi kemampuan pemerintah mengelola APBN. Kenaikan harga minyak mentah dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berpotensi meningkatkan beban subsidi energi.
Pada saat bersamaan, kenaikan imbal hasil surat berharga negara (SBN) akibat ketatnya likuiditas global dapat meningkatkan biaya pembayaran bunga utang pemerintah.
Kombinasi tekanan tersebut berisiko mempersempit ruang fiskal yang tersedia untuk membiayai program prioritas. Jika tidak diantisipasi, peningkatan beban subsidi dan bunga utang dapat mengurangi fleksibilitas pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan pembangunan lainnya.
"Jika tekanan tersebut tidak diantisipasi, beban belanja negara dapat meningkat dan mempersempit ruang pemerintah untuk membiayai program prioritas," tegasnya.
Karena itu, pengelolaan risiko eksternal, penguatan penerimaan, dan pengendalian belanja menjadi bagian penting dari upaya menjaga keberlanjutan fiskal. Tantangan Suahasil adalah memastikan seluruh kebijakan tersebut berjalan seiring dengan sasaran pertumbuhan ekonomi dan komitmen menjaga defisit APBN tetap terkendali.
