UNDP: 800 Juta Anak Muda Berisiko Sulit Mendapatkan Pekerjaan dalam 15 Tahun

IniKabarku.com - Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) memperingatkan potensi kesenjangan lapangan kerja yang dapat dihadapi generasi muda di negara berkembang dalam 15 tahun mendatang. Dari sekitar 1,2 miliar anak muda yang diperkirakan memasuki pasar kerja, hanya 400 juta pekerjaan yang berpotensi tersedia. Kondisi ini menempatkan sekitar 800 juta anak muda dalam risiko kesulitan memperoleh pekerjaan.

Administrator UNDP Alexander De Croo menyampaikan peringatan tersebut dengan merujuk pada tren ekonomi saat ini. Kesenjangan antara jumlah pencari kerja baru dan ketersediaan lapangan kerja menjadi tantangan serius bagi negara berkembang, termasuk Indonesia.

Persoalan ketenagakerjaan ini tidak hanya berkaitan dengan jumlah lowongan yang tersedia. Kualitas pekerjaan, kepastian pendapatan, stabilitas hubungan kerja, dan perlindungan bagi pekerja juga menjadi faktor penting yang menentukan kesejahteraan generasi muda.

Pertumbuhan Ekonomi Belum Menjamin Pekerjaan Layak

Peneliti ketenagakerjaan sekaligus dosen Universitas Tidar, Arif Novianto, menilai persoalan ketenagakerjaan di Indonesia tidak dapat disederhanakan menjadi kurangnya lowongan kerja. Pertumbuhan ekonomi belum tentu mampu menciptakan pekerjaan formal dalam jumlah memadai dengan kondisi kerja yang stabil dan layak.

Akibatnya, sebagian anak muda harus mengandalkan sektor informal, pekerjaan dengan kontrak jangka pendek, hingga pekerjaan digital yang penghasilannya tidak menentu.

“Pertumbuhan ekonomi kita belum tentu menghasilkan pekerjaan formal yang cukup, stabil, dan layak. Banyak anak muda akhirnya masuk ke sektor informal, kerja kontrak jangka pendek, atau pekerjaan digital yang pendapatannya tidak pasti,” ujar Arif saat dimintai pandangan Kompas.com, Minggu (25/10/2026).

Arif juga menyoroti fenomena premature de-industrialization atau deindustrialisasi dini. Istilah ini merujuk pada penurunan peran sektor industri dalam perekonomian sebelum suatu negara mencapai tingkat industrialisasi yang matang.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat menghambat penciptaan pekerjaan berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi pun tidak serta-merta diikuti peningkatan kesempatan kerja yang memadai bagi generasi muda.

Pengangguran Anak Muda Berisiko Menghambat Pembangunan

Keterbatasan kesempatan kerja dapat menimbulkan dampak yang melampaui persoalan pendapatan individu. Dalam jangka panjang, tingginya pengangguran di kalangan anak muda berpotensi menekan daya beli rumah tangga, menghambat konsumsi masyarakat, serta membuat kemampuan produktif penduduk usia kerja tidak dimanfaatkan secara maksimal.

Situasi ini juga dapat memperbesar ketimpangan ekonomi dan menghambat kemandirian generasi muda. Ketidakpastian pekerjaan membuat mereka lebih sulit membangun kehidupan yang stabil dan merencanakan masa depan.

Arif mengingatkan bahwa besarnya jumlah penduduk usia produktif tidak otomatis menjadi keuntungan bagi perekonomian apabila kesempatan kerja yang tersedia masih terbatas.

“Bonus demografi itu tidak otomatis menjadi keuntungan. Kalau tidak tersedia pekerjaan yang layak, justru bisa menjadi beban pembangunan,” tegasnya.

Oleh karena itu, keberhasilan memanfaatkan bonus demografi sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan dunia usaha menyediakan pekerjaan yang memungkinkan generasi muda berkontribusi secara produktif.

AI Berpotensi Mengubah Kesempatan Kerja

Selain keterbatasan lapangan kerja, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) menambah tantangan baru bagi pencari kerja muda. Teknologi ini berpotensi mengambil alih sejumlah tugas manusia, terutama pekerjaan rutin di bidang administrasi, layanan pelanggan, dan produksi konten.

Arif menjelaskan bahwa dampak AI tidak selalu berupa hilangnya pekerjaan secara keseluruhan. Penggunaan teknologi tersebut juga dapat mengubah pembagian tugas, mengurangi kebutuhan tenaga kerja pada posisi tertentu, atau memberikan tekanan terhadap upah.

Persoalan penting lainnya adalah distribusi manfaat ekonomi dari peningkatan produktivitas yang dihasilkan AI. Apabila keuntungan lebih banyak dinikmati perusahaan, sedangkan pekerja menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK) atau kesulitan memasuki pasar kerja, ketimpangan ekonomi berisiko semakin lebar.

“Kalau manfaatnya hanya dinikmati perusahaan, sementara pekerja menghadapi PHK atau makin sulit masuk ke pasar kerja, ketimpangannya bisa meningkat. Jadi, AI bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga soal distribusi manfaat ekonomi dan perlindungan pekerja,” paparnya.

Meski demikian, sejumlah sektor yang membutuhkan interaksi langsung dan keterlibatan manusia, seperti kesehatan, pertanian, dan pariwisata, masih berpotensi membuka kesempatan kerja. Tantangannya adalah memastikan pekerja dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi.

Keterampilan Digital Perlu Diimbangi Ketersediaan Pekerjaan

Di tengah persaingan kerja yang semakin ketat, peningkatan kompetensi menjadi salah satu bekal penting bagi generasi muda. Arif menilai kemampuan digital, pemanfaatan AI, pengolahan data, dan pemahaman teknologi sesuai bidang pekerjaan perlu terus dikembangkan.

Selain keterampilan teknis, anak muda juga membutuhkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, serta menyelesaikan masalah. Pemahaman mengenai hak-hak ketenagakerjaan dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan kerja turut menjadi bekal penting.

Namun, peningkatan kompetensi tidak bisa menjadi satu-satunya strategi untuk mengatasi pengangguran. Ketika jumlah pekerjaan layak masih terbatas, tenaga kerja dengan keterampilan yang baik pun belum tentu memperoleh kesempatan kerja yang sesuai.

“Peningkatan keterampilan saja tidak cukup kalau jumlah pekerjaan yang layak tetap terbatas. Jangan sampai tanggung jawab atas persoalan struktural pasar kerja justru dibebankan sepenuhnya kepada individu,” kata Arif.

Dengan demikian, kesiapan pencari kerja harus disertai upaya memperluas kesempatan kerja. Peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu berjalan beriringan dengan penciptaan pekerjaan yang mampu memberikan penghasilan dan kepastian hidup.

Pemerintah dan Dunia Usaha Perlu Memperluas Lapangan Kerja

Arif menilai penanganan pengangguran anak muda membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah dan dunia usaha. Pemerintah perlu mendorong investasi yang menghasilkan pekerjaan layak, bukan sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi atau besarnya nilai investasi.

Langkah tersebut dapat dilakukan melalui kebijakan industrialisasi yang terarah, penguatan sektor produktif, serta pengembangan usaha yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Selain membuka kesempatan kerja, pemerintah juga perlu memastikan pekerjaan yang tersedia memberikan upah memadai dan disertai perlindungan sosial.

Sementara itu, dunia usaha diharapkan menyediakan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri dan memperluas kesempatan bagi pekerja pemula. Persyaratan pengalaman kerja yang terlalu tinggi bagi pelamar baru juga perlu menjadi perhatian agar lulusan baru memiliki peluang memasuki dunia kerja.

“Dunia usaha jangan hanya menuntut pengalaman kerja dari pelamar pemula,” ujar Arif.

Perlindungan terhadap pekerja di sektor digital dan pekerjaan yang terdampak perkembangan AI juga perlu diperkuat. Transformasi teknologi seharusnya tidak menghilangkan kepastian hubungan kerja maupun hak-hak dasar pekerja.

Arif menegaskan, penyelesaian persoalan pengangguran tidak cukup hanya dengan mendorong anak muda meningkatkan keterampilan. Upaya tersebut harus disertai kebijakan yang mampu menghasilkan pekerjaan dalam jumlah memadai dengan kualitas yang baik.

“Intinya, kita tidak bisa menyelesaikan pengangguran hanya dengan menyuruh anak muda meningkatkan keterampilan. Harus ada penciptaan pekerjaan yang cukup, berkualitas, dan memberikan kepastian hidup,” pungkasnya.