Mulai 2027, Danantara Jadi Perantara Tunggal Ekspor Batu Bara, Sawit, dan Ferro Alloy
IniKabarku.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan kebijakan penunjukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai perantara tunggal ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis tidak akan membatasi aktivitas bisnis eksportir. Mulai 1 Januari 2027, pelaku usaha tetap dapat menjalin komunikasi langsung dengan pembeli di luar negeri, menentukan harga, hingga menyepakati kontrak perdagangan tanpa campur tangan dalam proses negosiasi.
Ketentuan tersebut merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 yang mencakup tiga komoditas strategis, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy. Pemerintah menegaskan bahwa perubahan mekanisme perantara ekspor tidak akan mengganggu pola transaksi maupun iklim usaha yang selama ini diterapkan.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan kepastian tersebut dalam kegiatan Sosialisasi Implementasi Devisa Hasil Ekspor (DHE) SDA dan Tata Kelola Ekspor SDA Strategis di Jakarta, Jumat (6/11).
"Per 1 Januari 2027, PT DSI menjadi perantara tunggal ekspor. Bapak dan Ibu eksportir tetap melakukan aktivitas ekspor seperti sekarang. Jadi, ketika eksportir bernegosiasi, transaksi antara eksportir dan buyer tetap sama. Prosedur ekspor juga tidak berubah," kata Budi Santoso.
Dalam pelaksanaannya, Kemendag telah melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 15, 16, dan 17 Tahun 2026. Perubahan tersebut mengatur mekanisme administrasi ekspor setelah eksportir memperoleh persetujuan perizinan dari kementerian.
Selanjutnya, pelaku usaha hanya perlu menyelesaikan tahapan clearance melalui PT DSI. Proses ini dilakukan dengan menyerahkan dokumen kontrak perdagangan dan dokumen kepabeanan melalui portal NADI.
Dengan mekanisme tersebut, peran PT DSI ditempatkan pada jalur administrasi dan perantara ekspor, sedangkan aktivitas komersial antara eksportir dan pembeli tetap berlangsung sebagaimana sebelumnya.
Kemendag juga memastikan sejumlah persyaratan perdagangan yang sudah berlaku tidak mengalami perubahan. Ketentuan tersebut meliputi kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) untuk komoditas kelapa sawit, status Eksportir Terdaftar (ET) bagi eksportir batu bara, serta kewajiban Laporan Surveyor (LS) untuk ekspor ferro alloy.
Khusus eksportir batu bara, pemerintah mengingatkan pelaku usaha untuk memperhatikan masa berlaku dokumen ET. Eksportir yang masa berlaku izinnya berakhir pada 31 Desember 2026 diimbau segera melakukan penyesuaian agar kegiatan ekspor tidak terkendala ketika kebijakan baru mulai diterapkan.
Selain menyiapkan mekanisme tata kelola ekspor SDA strategis, pemerintah juga tengah membahas kemungkinan penambahan negara yang mendapatkan pengecualian dari kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).
Pembahasan tersebut dilakukan bersama sejumlah instansi terkait dengan mempertimbangkan kesesuaian terhadap perjanjian perdagangan internasional. Pemerintah berharap penyesuaian kebijakan dapat mendukung peningkatan nilai ekspor nasional tanpa mengabaikan komitmen perdagangan Indonesia dengan negara mitra.
