Pemerintah Targetkan Sektor Pariwisata Sumbang 5% PDB dan Devisa US$39,4 Miliar pada 2029
IniKabarku.com - Pemerintah menargetkan sektor pariwisata mampu memberikan kontribusi sebesar 4,9% hingga 5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada 2029. Untuk mencapai sasaran tersebut, devisa dari sektor pariwisata juga diproyeksikan meningkat hingga US$39,4 miliar melalui penguatan investasi, industri, dan pengembangan destinasi unggulan.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadikan pariwisata sebagai salah satu penggerak utama perekonomian. Bahkan, apabila penerimaan dari wisatawan mancanegara (wisman) dihitung sebagai ekspor jasa, sektor ini berpotensi menempati posisi tiga besar penyumbang ekspor nasional.
"Top 10 ekspor kita, kalau kita memasukkan jasa, ternyata jadi kalau kedatangan incoming untuk wisatawan turis ini kan kita masukkan di dalam ekspor jasa kita, itu masuk ke top 3 Pak. Jadi sebenarnya potensinya luar biasa," ungkap Susiwijono dalam sambutannya pada program Kick-Off Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) 2027-2045 di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Optimisme pemerintah didukung oleh perkembangan sejumlah indikator industri pariwisata sepanjang 2026. Dalam periode Januari hingga September, jumlah kunjungan wisatawan asing mencapai 12,01 juta atau meningkat 5,01% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pada periode yang sama, aktivitas perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) juga mencatat pertumbuhan. Total perjalanan domestik mencapai 938,84 juta perjalanan atau naik 4,10% secara tahunan (year-on-year/yoy).
Kinerja positif turut terlihat dari penerimaan devisa dan investasi. Devisa pariwisata pada Semester I-2026 tercatat sebesar US$8,43 miliar. Sementara itu, investasi di sektor tersebut tumbuh 16,64% menjadi Rp39,68 triliun.
Menurut Susiwijono, perkembangan tersebut menjadi landasan penting untuk meningkatkan peran pariwisata dalam menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Karena itu, pemerintah tengah menyusun RIPPARNAS 2027-2045 sebagai acuan pembangunan industri pariwisata untuk jangka panjang.
Dokumen perencanaan tersebut diharapkan mampu menjaga kesinambungan arah kebijakan sekaligus menyelaraskan program pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Salah satu fokus penyusunannya adalah menghubungkan pengembangan destinasi wisata dengan berbagai kawasan strategis ekonomi. Integrasi tersebut mencakup Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kawasan industri, pusat perkotaan, hingga infrastruktur transportasi seperti bandara, pelabuhan, dan stasiun.
Pemerintah ingin memastikan pembangunan pariwisata tidak hanya mengejar peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Lebih dari itu, keberadaan destinasi wisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat dan daerah sekitarnya.
Untuk mendukung tujuan tersebut, sejumlah aspek perlu diperkuat, mulai dari ketersediaan infrastruktur, kompetensi sumber daya manusia, aksesibilitas, tata kelola destinasi, hingga kesiapan ekosistem industri pariwisata.
Susiwijono menekankan bahwa pengembangan kawasan wisata harus menghasilkan dampak ekonomi yang terukur. Indikator keberhasilannya antara lain peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), terbukanya kesempatan kerja, serta bertambahnya realisasi investasi di daerah.
"Kalau kita lihat, beberapa kawasan yang kita desain khusus, itu bagi Pemerintah Daerah menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Karena itu, kita berharap kalau nanti ada pengembangan pariwisata, apalagi kawasan pariwisata di daerah, itu harus bisa men-generate sesuatu yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, PDRB, penciptaan lapangan kerja, kemudian realisasi investasi," ujar Susiwijono.
Melalui RIPPARNAS 2027-2045, pemerintah ingin membangun sistem pengembangan pariwisata yang terintegrasi, mulai dari perumusan kebijakan, perencanaan anggaran, penanaman modal, hingga pelaksanaan pembangunan.
Dengan strategi tersebut, pariwisata diharapkan tidak hanya menjadi sektor pendukung, tetapi berkembang sebagai ekosistem ekonomi yang mampu menggerakkan berbagai sektor usaha, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.
