TNI AU Dukung Pemeriksaan Interim BPK RI, Perkuat Transparansi Pengelolaan Keuangan 2026
IniKabarku.com - TNI Angkatan Udara (TNI AU) mendukung pelaksanaan pemeriksaan interim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Tahun 2026 Unit Organisasi (UO) TNI AU. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengevaluasi pengelolaan anggaran, memperkuat pengendalian internal, serta memastikan pertanggungjawaban keuangan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.
Komitmen tersebut disampaikan Inspektur Jenderal TNI Angkatan Udara (Irjenau), Marsdya TNI Arif Widianto, S.A.B., M.Tr.(Han)., CHRMP., dalam kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Interim BPK RI yang berlangsung di Markas Besar TNI AU (Mabesau), Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Arif menjelaskan bahwa pemeriksaan interim menjadi tahapan penting untuk mendeteksi lebih awal berbagai potensi kelemahan dalam proses pengelolaan anggaran maupun penyusunan laporan keuangan.
Temuan dan hasil evaluasi dari pemeriksaan tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar bagi TNI AU untuk melakukan pembenahan. Dengan demikian, setiap kekurangan yang teridentifikasi dapat segera ditindaklanjuti secara tepat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Irjenau juga meminta seluruh pimpinan satuan kerja (satker) di lingkungan TNI AU memberikan dukungan penuh selama proses pemeriksaan berlangsung. Setiap satker diharapkan bersikap terbuka dan kooperatif dengan menyiapkan seluruh data serta dokumen yang dibutuhkan oleh tim pemeriksa.
Selain kelengkapan administrasi, pendampingan secara aktif kepada tim BPK RI juga menjadi perhatian agar proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar dan efektif.
Menurut Arif, masukan serta rekomendasi yang disampaikan BPK RI memiliki peran penting dalam mendorong perbaikan tata kelola keuangan secara berkelanjutan. Evaluasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan TNI AU.
Melalui pemeriksaan interim ini, TNI AU menargetkan peningkatan kualitas Laporan Keuangan Tahun 2026 agar sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan hukum yang berlaku.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen TNI AU dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang transparan, tertib, dan bertanggung jawab.
