Menlu RI Tegaskan Komitmen Indonesia Perkuat Kerja Sama dengan PBB
IniKabarku.com - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia dan mendukung pembangunan berkelanjutan melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Komitmen tersebut mencakup pengiriman pasukan penjaga perdamaian, partisipasi dalam penyusunan hukum internasional, serta dukungan terhadap agenda pembangunan global.
Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menyampaikan hal tersebut dalam peringatan Hari PBB atau UN Day di Jakarta, Selasa (27/10/2026). Ia menekankan pentingnya memperkuat kerja sama multilateral agar mampu menjawab tantangan internasional yang terus berubah.
"Kami mengirim pasukan kedamaian PBB pertama kali tahun 1957. Ini baru 10 tahun lebih sedikit setelah kami merdeka. Kami berkontribusi dalam membentuk UNCLOS, kami berkontribusi dalam berbagai hal dalam konteks SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan), dan lain sebagainya. Nah, ini harus kami teruskan," kata Arrmanatha dilansir ANTARA, Selasa.
Menteri Luar Negeri yang akrab disapa Tata itu menjelaskan bahwa hubungan Indonesia dengan PBB memiliki akar sejarah sejak 1945, tahun ketika Indonesia merdeka dan organisasi internasional tersebut dibentuk. Sejak saat itu, Indonesia berpartisipasi dalam berbagai upaya internasional untuk menjaga stabilitas dan mendorong penyelesaian persoalan global.
Salah satu bentuk kontribusi tersebut adalah pengiriman personel penjaga perdamaian ke berbagai wilayah yang menghadapi situasi konflik atau kondisi keamanan yang rentan. Indonesia juga tercatat telah empat kali menjabat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.
Selain bidang perdamaian, Tata menyebut Indonesia turut memperjuangkan hak asasi manusia (HAM) dan mendukung akuntabilitas organisasi internasional melalui partisipasi dalam Dewan Auditor PBB.
"Indonesia juga telah empat kali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kami memperjuangkan hak asasi manusia (HAM) dan akan turut membantu memastikan akuntabilitas PBB melalui Dewan Auditor. Kami akan terus berkontribusi bagi PBB dan sistem multilateral," tambahnya.
Tata menilai, perkembangan situasi dunia saat ini menuntut adanya pembaruan dalam tata kelola PBB dan sistem multilateral. Menurutnya, tantangan yang dihadapi masyarakat internasional telah berubah dibandingkan dengan kondisi ketika PBB didirikan pada 1945.
Karena itu, reformasi diperlukan agar organisasi tersebut tidak hanya berfokus pada penyusunan norma dan aturan internasional, tetapi juga mampu menghasilkan penyelesaian konkret atas berbagai persoalan.
"Namun, norma saja tidak cukup untuk membawa PBB menuju 2045. PBB di masa depan tidak boleh hanya menetapkan aturan, tetapi juga harus mampu menyelesaikan masalah," kata Tata dalam peringatan Hari PBB di Indonesia.
Dukungan terhadap peran Indonesia di PBB juga disampaikan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres saat berkunjung ke Jakarta pada pekan sebelumnya. Ia mengapresiasi kontribusi Indonesia dalam memperkuat multilateralisme, termasuk melalui keterlibatan dalam operasi pemeliharaan perdamaian.
"Terima kasih kepada Indonesia atas dukungannya terhadap multilateralisme dan PBB, termasuk melalui kontribusinya dalam operasi pemeliharaan perdamaian," kata Guterres dalam keterangan resmi dari Kantor PBB di Jakarta, Minggu (17/10).
Selain kontribusi dalam menjaga perdamaian, Guterres turut mengapresiasi kepemimpinan Indonesia dalam mendorong pembiayaan pembangunan yang inovatif dan memajukan aksi iklim.
Berbagai kontribusi tersebut menjadi bagian dari keterlibatan Indonesia dalam kerja sama internasional. Pemerintah menegaskan bahwa penguatan multilateralisme dan pembaruan sistem PBB diperlukan agar kerja sama antarnegara tetap relevan dalam menghadapi tantangan global pada masa mendatang.
