Penyaluran KUR Jawa-Bali-Nusra Baru 61 Persen, Kementerian UMKM Genjot Target 2026
IniKabarku.com - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Nusra) untuk mengejar target hingga akhir 2026. Pasalnya, realisasi penyaluran KUR di regional tersebut baru mencapai 61 persen, meskipun secara nasional penyaluran telah menyentuh 91 persen dari target Rp 290 triliun.
Kementerian UMKM menargetkan percepatan dalam dua bulan tersisa, terutama untuk pembiayaan sektor produksi yang mendukung program hilirisasi. Secara nasional, jumlah debitur KUR telah melampaui target hingga 180 persen, sementara penyaluran untuk sektor produksi mencapai 65 persen.
Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan, pemerintah bersama pihak terkait telah menyepakati langkah percepatan penyaluran KUR di sejumlah wilayah, meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara.
“Nah, ini memang perlu percepatan. Tadi kami sudah sepakat di regional ini Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusra, memanfaatkan waktu yang tersisa sekitar dua bulan efektif lah,” kata Helvi di Kantor Bank Jatim, Surabaya, Selasa (27/10/2026).
Untuk mengejar target tersebut, penyaluran KUR akan diperkuat melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), perbankan nasional, serta Bank Pembangunan Daerah (BPD). Keterlibatan berbagai lembaga penyalur diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.
Dalam kesempatan itu, Helvi menyebut Jawa Timur menjadi provinsi dengan penyaluran KUR tertinggi secara nasional, yakni mencapai Rp 48,49 triliun. Capaian tersebut dinilai tidak terlepas dari keterlibatan aktif pemerintah daerah dan lembaga penyalur dalam mendampingi UMKM serta mendorong pertumbuhan sektor industri.
Meski demikian, ia mengungkapkan masih terdapat tantangan dalam membangun keterhubungan antara pelaku UMKM dan industri, terutama pada rantai pasok. Padahal, keterpaduan antara usaha mikro, kecil, dan menengah diperlukan untuk membentuk ekosistem usaha yang berkelanjutan.
“Memang masih ada kendala, terutama dalam rantai pasok industri yang harusnya kita sudah setup untuk ekosistem mulai dari mikro, kecil, dan menengah,” bebernya.
Menurut Helvi, penguatan rantai pasok perlu didukung pemetaan klaster industri berdasarkan potensi dan karakteristik masing-masing daerah. Langkah tersebut diharapkan dapat membuka peluang lebih besar bagi UMKM untuk terlibat dalam kegiatan produksi dan menjadi bagian dari rantai pasok industri.
Ia menambahkan, Jawa Timur memiliki karakteristik sebagai salah satu pusat industrialisasi sehingga pengembangan ekosistem industri perlu diikuti dengan peningkatan partisipasi UMKM. Dengan demikian, pelaku usaha tidak hanya memperoleh akses pembiayaan, tetapi juga kesempatan untuk masuk ke dalam jaringan produksi industri.
“Karena yang kita tahu Jawa Timur adalah daerah industrialisasi. Bagaimana arahan Pak Presiden bahwa industrialisasi itu itu harus menciptakan ekosistem yang kuat dan keterlibatan UMKM itu harus didorong sebagai rantai pasok,” pungkasnya.
