OJK dan DPR RI Genjot Literasi Keuangan Sulawesi Selatan, Ini Tantangannya
IniKabarku.com - Tingkat literasi keuangan masyarakat Sulawesi Selatan (Sulsel) masih tertinggal dari rata-rata nasional meskipun akses terhadap layanan keuangan tergolong tinggi. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, indeks literasi keuangan Sulsel tercatat 61,03 persen, sementara indeks inklusi keuangannya mencapai 94,27 persen. Kesenjangan sebesar 33,24 poin persentase ini menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai manfaat, biaya, dan risiko produk keuangan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat bersama Komisi XI DPR RI mengadakan kegiatan edukasi keuangan di Kabupaten Soppeng, Senin (19/10/2026). Mengusung tema “Masyarakat Cerdas Finansial Menuju Kesejahteraan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan serta mengambil keputusan finansial secara bijak.
Kepala OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Moch. Muchlasin, menyampaikan bahwa keberhasilan industri jasa keuangan tidak cukup dinilai dari pertumbuhan sektor dan peningkatan akses masyarakat. Pemahaman warga dalam menggunakan layanan keuangan secara aman, bijaksana, dan produktif juga menjadi indikator penting dalam mendorong kesejahteraan ekonomi.
Data SNLIK 2026 menunjukkan indeks literasi keuangan nasional mencapai 69,57 persen, sedangkan inklusi keuangan berada pada angka 93,61 persen. Dibandingkan capaian tersebut, literasi keuangan Sulsel masih lebih rendah, sementara inklusinya sedikit lebih tinggi daripada tingkat nasional.
Perbedaan ini menegaskan bahwa semakin luasnya akses masyarakat terhadap produk keuangan perlu diimbangi dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakannya. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat berisiko mengambil keputusan finansial yang tidak sesuai dengan kebutuhan maupun kemampuan ekonominya.
Literasi Keuangan Perlu Menjangkau Seluruh Lapisan Masyarakat
Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris, menekankan pentingnya pemerataan edukasi keuangan agar dapat menjangkau berbagai kelompok masyarakat, mulai dari penduduk perkotaan dan perdesaan hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), keluarga, serta generasi muda.
Menurutnya, literasi keuangan tidak sebatas pengetahuan mengenai produk perbankan atau lembaga jasa keuangan. Kemampuan mengatur pemasukan dan pengeluaran, membangun kebiasaan menabung, memilih pembiayaan sesuai kebutuhan, serta mempertimbangkan manfaat dan risiko juga menjadi bagian penting dari kecakapan finansial.
Peningkatan pemahaman ini semakin dibutuhkan seiring bertambahnya variasi produk dan layanan keuangan yang tersedia. Masyarakat perlu memeriksa secara cermat ketentuan, biaya, manfaat, dan risiko sebelum memutuskan menggunakan suatu produk.
OJK bersama Komisi XI DPR RI juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap penawaran yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Sebelum melakukan transaksi, calon pengguna layanan perlu memeriksa legalitas penyedia, memahami seluruh ketentuan yang berlaku, dan memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan kondisi keuangan pribadi.
Kesenjangan Literasi Menjadi Tantangan Inklusi Keuangan
Rendahnya pemahaman finansial dapat meningkatkan risiko kesalahan dalam memilih produk maupun mengelola keuangan. Data yang dihimpun OJK, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan tidak merata pada seluruh kelompok masyarakat.
Penduduk perdesaan, kelompok usia tertentu, masyarakat dengan tingkat pendidikan lebih rendah, serta sejumlah kelompok pekerjaan tercatat memiliki tingkat literasi di bawah rata-rata nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan akses layanan keuangan perlu disertai program edukasi yang sesuai dengan kebutuhan setiap kelompok.
Dengan demikian, keberhasilan inklusi keuangan tidak hanya diukur berdasarkan jumlah masyarakat yang menggunakan layanan formal. Kemampuan memahami karakteristik produk, mengenali risiko, dan menentukan pilihan yang tepat juga menjadi bagian penting dalam membangun sistem keuangan yang inklusif.
Bagi OJK Sulsel Sulbar, kegiatan di Soppeng menjadi salah satu langkah untuk memperluas pemahaman tersebut. Muchlasin menegaskan bahwa literasi keuangan kini merupakan kebutuhan dasar yang membantu masyarakat menentukan pilihan finansial secara tepat.
OJK Sulsel Sulbar berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan edukasi, meningkatkan kecakapan finansial, dan mendorong penggunaan produk keuangan secara aman serta produktif.
Ke depan, tantangan di Sulawesi Selatan tidak hanya terletak pada peningkatan jumlah pengguna layanan keuangan formal, tetapi juga pada kemampuan masyarakat memanfaatkan layanan tersebut untuk memperkuat kondisi ekonomi keluarga dan keberlangsungan usaha. Dengan pemahaman yang lebih baik, akses keuangan diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
