Vietnam Siapkan Aturan Baru Bisnis BBM, Pangkas Perantara dan Ubah Mekanisme Harga
IniKabarku.com - Pemerintah Vietnam menyiapkan perubahan besar dalam tata kelola bisnis minyak bumi melalui rancangan peraturan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 83/2014/ND-CP beserta aturan perubahannya. Reformasi tersebut mencakup penataan jaringan distribusi, pengurangan perantara, serta pembaruan mekanisme penetapan harga bensin dan solar.
Arahan tersebut disampaikan Perdana Menteri Vietnam Le Minh Hung melalui dokumen Kantor Pemerintah Nomor 10747/VPCP-CN tertanggal 21 Oktober. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan diminta menyelesaikan rancangan peraturan beserta dokumen pendukungnya dan menyerahkannya kepada pemerintah paling lambat 10 November.
Salah satu fokus reformasi ialah mengurangi jumlah distributor utama minyak bumi sekaligus memperkuat kemampuan mereka dalam pengadaan, penyimpanan, dan penjaminan pasokan. Penataan tersebut harus dilakukan secara bertahap dengan peta jalan yang realistis agar tidak menimbulkan gangguan terhadap pasar.
Pemerintah juga mendorong penyederhanaan rantai distribusi dengan memangkas perantara yang tidak diperlukan dan mengatasi praktik perdagangan bahan bakar secara sirkular. Upaya ini ditujukan untuk menekan biaya distribusi serta membangun sistem perdagangan yang lebih efisien, transparan, dan tertib.
Vietnam Siapkan Perubahan Mekanisme Penetapan Harga BBM
Selain membenahi distribusi, pemerintah Vietnam mengarahkan penyempurnaan mekanisme harga bahan bakar berdasarkan prinsip ekonomi pasar dengan pengelolaan negara.
Dalam rancangan baru tersebut, pemerintah tetap memiliki fungsi pengawasan terhadap faktor-faktor pembentuk harga bensin dan solar. Pemerintah juga perlu mempertahankan instrumen yang memadai untuk menstabilkan harga serta mencegah spekulasi, manipulasi, dan kenaikan harga yang tidak wajar.
Kementerian Perindustrian dan Perdagangan turut diminta bekerja sama dengan Kementerian Keamanan Publik dan Inspektorat Pemerintah untuk mengevaluasi berbagai kelemahan kebijakan bisnis minyak bumi. Peninjauan ini mencakup celah regulasi yang ditemukan melalui kegiatan inspeksi dan berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi sehingga menimbulkan kerugian maupun pemborosan.
Di sisi lain, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan akan mengoordinasikan penyusunan langkah antisipasi untuk memastikan ketersediaan produk minyak bumi dalam berbagai kondisi. Pemerintah menegaskan bahwa pasokan harus tetap terjaga agar kebutuhan produksi, kegiatan usaha, dan konsumsi masyarakat dapat terpenuhi tepat waktu.
Jaminan pasokan tersebut juga dipandang penting untuk mendukung pembangunan sosial ekonomi dan menjaga keamanan energi nasional.
Distributor dan Pengecer Diusulkan Menetapkan Harga Eceran
Kementerian Perindustrian dan Perdagangan menjelaskan bahwa rancangan regulasi baru bertujuan memperkuat kerangka hukum bisnis minyak bumi, menjaga keamanan energi, serta mendorong mekanisme pasar yang tetap berada dalam pengawasan pemerintah.
Rancangan tersebut mempertahankan ketentuan lama yang masih relevan sekaligus memperbaiki aturan yang dinilai memiliki kelemahan dalam pelaksanaannya.
Salah satu perubahan yang diusulkan adalah memberikan ruang lebih besar kepada pelaku usaha untuk menentukan harga jual eceran. Dalam skema tersebut, pemerintah tidak lagi secara berkala mengumumkan harga dasar bahan bakar seperti mekanisme yang berlaku saat ini.
Sebagai gantinya, distributor utama dan pengecer diusulkan dapat menetapkan serta mengumumkan harga eceran di jaringan distribusi masing-masing dengan mengikuti formula penghitungan harga yang ditetapkan dalam regulasi.
Kebebasan menentukan harga tersebut akan disertai kewajiban pelaporan. Setelah melakukan penyesuaian harga, pelaku usaha harus mengumumkan harga terbaru dan menyampaikan pemberitahuan kepada otoritas yang berwenang untuk keperluan pemeriksaan dan pengawasan.
Melalui perubahan ini, pemerintah Vietnam berupaya memberikan fleksibilitas lebih besar kepada pelaku usaha dalam menentukan harga, sekaligus mempertahankan pengawasan terhadap transparansi dan stabilitas pasar bahan bakar.
Namun, mekanisme tersebut masih berupa usulan dalam rancangan peraturan. Penerapan akhirnya akan bergantung pada ketentuan yang disahkan pemerintah.
