Bos OJK dan BEI Sambangi Kemenko Perekonomian, Bahas Masa Depan Pasar Modal RI
IniKabarku.com - Sejumlah pimpinan lembaga yang berperan dalam industri pasar modal Indonesia mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Kamis (12/11/2026). Pertemuan tersebut dijadwalkan membahas penyelarasan berbagai inisiatif strategis untuk mendukung perkembangan dan penguatan industri pasar modal nasional.
Dalam pertemuan itu, para petinggi lembaga pasar modal akan berdiskusi bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo. Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, pejabat yang hadir di antaranya Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi serta Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik.
Pertemuan ini berlangsung di tengah upaya pembenahan pasar modal Indonesia agar semakin kompetitif dan mampu mempertahankan posisinya sebagai emerging market dalam penilaian Morgan Stanley Capital International (MSCI). Status tersebut menjadi salah satu faktor yang diperhatikan investor dalam menilai daya tarik pasar keuangan suatu negara.
Salah satu langkah pembenahan yang tengah dilakukan BEI adalah memperbarui metodologi penetapan saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau high shareholding concentration (HSC).
Komite HSC yang dibentuk BEI telah mengumumkan penyempurnaan metodologi melalui keterbukaan informasi. Perubahan tersebut mencakup penyesuaian kriteria dan mekanisme penyaringan saham yang masuk dalam kategori konsentrasi kepemilikan tinggi.
Terdapat dua perubahan utama dalam metodologi terbaru. Pertama, proses penyaringan kini mencakup seluruh saham perusahaan tercatat tanpa memperhitungkan batas minimum kapitalisasi pasar. Artinya, ketentuan ambang batas kapitalisasi pasar sebesar Rp5 triliun yang sebelumnya berlaku telah dihapuskan.
Kedua, parameter Price Impact Ratio (PIR) tidak lagi digunakan dalam proses penilaian. Penentuan kategori HSC kini lebih berfokus pada konsentrasi kepemilikan saham, dengan mempertimbangkan jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan mereka.
Berdasarkan ketentuan baru tersebut, suatu saham dapat dikategorikan sebagai HSC apabila sebanyak 10 pemegang saham atau kurang menguasai sedikitnya 92,5% dari total saham perusahaan tercatat.
Perubahan mekanisme penyaringan ini berdampak pada bertambahnya jumlah saham yang masuk dalam kategori HSC. Tercatat sebanyak 300 saham tambahan masuk ke dalam daftar tersebut, sehingga totalnya meningkat menjadi 383 saham.
BEI menjelaskan bahwa bertambahnya jumlah saham dalam kategori HSC merupakan dampak dari cakupan penyaringan yang kini lebih luas. Penambahan tersebut tidak dapat diartikan sebagai perubahan penilaian terhadap kinerja ataupun kondisi fundamental perusahaan tercatat.
Dengan diberlakukannya metode penghitungan terbaru, Komite HSC akan segera menyampaikan daftar saham yang masuk kategori tersebut. Jumlah saham yang teridentifikasi berpotensi lebih banyak dibandingkan hasil penghitungan menggunakan metode sebelumnya.
Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik sebelumnya juga mengungkapkan bahwa penerapan metodologi baru akan membawa jumlah saham dalam kategori HSC menjadi 383 saham, atau bertambah 300 saham dibandingkan daftar sebelumnya.
"Atau tambahan 6,16% dari market cap di IHSG," ungkap Jeffrey, dikutip Kamis (12/11/2026).
Sebagai perbandingan, berdasarkan metodologi lama, jumlah emiten yang masuk kategori HSC tercatat sebanyak 83 emiten. Adapun kebijakan terkait saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi tersebut telah berlaku efektif sejak 2 April 2026.
Penyempurnaan metodologi HSC menjadi salah satu bagian dari langkah BEI dalam memperkuat transparansi dan kualitas pasar modal Indonesia, seiring dengan berbagai inisiatif strategis untuk meningkatkan daya saing pasar keuangan nasional.
