KPK Selidiki Dugaan Pengondisian Audit BPK atas Laporan Keuangan Pemkab Pemalang
IniKabarku.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan pengaturan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Penyelidikan tersebut mengarah pada dugaan adanya penghapusan sejumlah temuan audit, dengan pola yang dinilai memiliki kemiripan dengan perkara yang terjadi di Kabupaten Klaten.
Pendalaman dilakukan penyidik KPK dengan memeriksa mantan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah berinisial ALH pada Rabu (11/11). ALH yang juga merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten itu diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan perkara Pemalang.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pemeriksaan tersebut difokuskan pada dugaan pengondisian audit BPK di Pemalang.
“Dalam pemeriksaan ini, penyidik mendalami soal dugaan adanya pengaturan audit BPK di Pemalang,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/11) malam.
Budi mengungkapkan, penyidik menemukan indikasi kesamaan pola antara perkara yang terjadi di Pemalang dan Klaten. Kesamaan tersebut berkaitan dengan dugaan penghapusan temuan dalam sejumlah proses pemeriksaan keuangan.
“Ini juga menjadi pola-pola yang mirip dengan apa yang terjadi di Klaten, bahwa ada dropping (penghapusan, red.) temuan BPK untuk beberapa audit,” katanya.
Kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilaksanakan KPK pada 28 Juli 2026. Dalam operasi tersebut, salah satu pihak yang diamankan adalah Bupati Pemalang berinisial AW.
Dua hari setelah OTT, tepatnya pada 30 Juli 2026, KPK mengumumkan penetapan empat tersangka yang terbagi dalam dua klaster perkara dugaan pemerasan.
Klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan AW terhadap jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Pemalang serta pihak swasta. Dalam perkara ini, KPK menetapkan AW bersama orang kepercayaannya, MH alias GH, sebagai tersangka.
Penyidik menduga AW memanfaatkan GH untuk meminta sejumlah uang kepada perangkat daerah dan pihak swasta demi kepentingan pribadi. GH diduga berperan mengumpulkan dana dengan total mencapai Rp1,98 miliar.
Sementara itu, klaster kedua menyangkut dugaan pemerasan terhadap AW yang melibatkan SBD bersama ayahnya, LBS. SBD diketahui merupakan anggota Polri yang diperbantukan sebagai staf administrasi di KPK.
Dalam konstruksi perkara tersebut, SBD diduga menyampaikan informasi mengenai proses administrasi penanganan perkara kepada LBS. Informasi itu kemudian diduga digunakan LBS sebagai sarana untuk meminta uang kepada AW dengan menawarkan bantuan pengurusan perkara di KPK.
Pendalaman mengenai dugaan pengondisian audit BPK menjadi bagian dari pengembangan penyidikan kasus tersebut. KPK kini menelusuri lebih lanjut kemungkinan keterkaitan pola penghapusan temuan audit dengan perkara korupsi yang tengah ditangani di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
