Pajak BBM Vietnam Turun Jadi 0 Persen, Harga Bensin Langsung Anjlok

IniKabarku.com - Pemerintah Vietnam resmi menurunkan tarif pajak konsumsi khusus atau cukai untuk seluruh jenis bensin menjadi 0 persen mulai 1 November 2026 hingga 31 Maret 2027. Kebijakan ini langsung berdampak pada penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) dan diharapkan mampu menekan biaya produksi, transportasi, serta menjaga stabilitas inflasi.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Resolusi Pemerintah Nomor 45/2026/NQ-CP yang diterbitkan pada 31 Oktober 2026. Melalui aturan ini, tarif pajak yang sebelumnya berlaku sebesar 10 persen untuk bensin biasa, 8 persen untuk E5, dan 7 persen untuk E10 sementara waktu dihapus menjadi 0 persen.

Penyesuaian pajak tersebut membuat harga jual eceran maksimum sejumlah produk bensin mengalami penurunan.

Berdasarkan pengumuman Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Vietnam, mulai pukul 00.00 pada 1 November 2026, harga bensin E5RON92 ditetapkan sebesar 24.223 dong Vietnam per liter. Angka tersebut turun 1.804 dong per liter dibandingkan periode penyesuaian sebelumnya.

Sementara itu, bensin E10RON95-III dijual dengan harga maksimal 24.159 dong per liter atau mengalami penurunan sebesar 1.575 dong per liter.

Penurunan Harga BBM Bantu Tekan Biaya Operasional

Penurunan harga bensin dinilai memberikan dampak langsung terhadap berbagai sektor usaha. Pasalnya, BBM merupakan salah satu komponen penting dalam kegiatan ekonomi, mulai dari transportasi penumpang, distribusi barang, industri manufaktur, hingga perdagangan dan jasa.

Dengan harga bahan bakar yang lebih rendah, pelaku usaha memiliki peluang untuk mengurangi pengeluaran operasional, meningkatkan efisiensi, sekaligus menjaga daya saing produk dan layanan mereka.

Dong Van Dat, seorang pekerja di sektor transportasi di Komune Huong Son, menyambut positif kebijakan tersebut. Menurutnya, pengurangan pajak yang berdampak pada turunnya harga bensin dapat membantu masyarakat yang menggunakan kendaraan untuk menjalankan kegiatan usaha.

Ia menjelaskan bahwa kenaikan harga bahan baku dan berbagai kebutuhan lainnya belakangan ini telah meningkatkan beban biaya transportasi. Dengan harga bensin yang lebih murah, pengeluaran untuk setiap pengiriman dapat ditekan sehingga beban keuangan pelaku usaha maupun pelanggan menjadi lebih ringan.

Dari sisi ekonomi, Profesor Madya Dr. Dinh Trong Thinh menilai penghapusan sementara pajak konsumsi khusus bensin merupakan langkah yang dapat membantu mengurangi biaya produksi, transportasi, dan distribusi.

Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut perlu didukung pengawasan pemerintah serta upaya efisiensi dari kalangan pelaku usaha. Ketersediaan pasokan dan persaingan pasar yang sehat juga harus tetap dijaga agar manfaat penurunan pajak dapat dirasakan secara optimal.

Resolusi Nomor 45/2026/NQ-CP turut memberikan ruang bagi pemerintah untuk menyesuaikan masa pemberlakuan kebijakan apabila kondisi sosial ekonomi dan keamanan energi membutuhkan langkah tambahan.

Dalam ketentuan tersebut, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dapat mengusulkan perubahan jangka waktu pelaksanaan kepada Kementerian Keuangan untuk selanjutnya diajukan kepada pemerintah.

Selain pengurangan pajak konsumsi khusus, pemerintah Vietnam juga menerapkan sejumlah insentif perpajakan lainnya. Pajak perlindungan lingkungan untuk bensin dan solar saat ini ditetapkan sebesar 0 dong per liter.

Bahan bakar tersebut juga memperoleh pembebasan dari kewajiban deklarasi dan pembayaran pajak pertambahan nilai berdasarkan kebijakan yang berlaku. Sementara itu, tarif pajak impor preferensial untuk sejumlah produk minyak bumi ditetapkan sebesar 0 persen hingga 31 Desember 2026.

Pengurangan Pajak BBM Diharapkan Kendalikan Inflasi

Kebijakan penghapusan pajak konsumsi khusus bensin tidak hanya ditujukan untuk mengurangi biaya operasional. Pemerintah juga berharap langkah tersebut dapat membantu mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi makro.

Hal ini berkaitan dengan besarnya pengaruh harga bahan bakar terhadap biaya produksi dan distribusi barang. Ketika harga BBM meningkat, biaya logistik dan operasional perusahaan ikut terdorong naik. Kondisi tersebut berpotensi memicu kenaikan harga barang dan jasa yang pada akhirnya membebani daya beli masyarakat.

Direktur Keytas Tax Accounting Company Limited, Le Van Tuan, menilai kebijakan pengurangan pajak menjadi 0 persen merupakan langkah yang tepat untuk menghadapi tekanan ekonomi saat ini.

Menurutnya, pemerintah Vietnam sedang berupaya mencapai pertumbuhan ekonomi dua digit sekaligus mempertahankan inflasi pada tingkat yang terkendali. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat merasakan manfaat pertumbuhan ekonomi secara nyata.

Le Van Tuan menjelaskan terdapat tiga manfaat utama dari kebijakan tersebut.

Pertama, pengurangan pajak bensin dapat membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga energi dan biaya kebutuhan hidup. Kedua, kebijakan tersebut berpotensi menekan biaya input perusahaan sehingga meningkatkan daya saing dan membuka peluang penurunan harga barang maupun jasa.

Ketiga, pengurangan pajak diharapkan mampu meredam tekanan inflasi pada penghujung tahun, terutama ketika aktivitas konsumsi, transportasi, dan distribusi barang meningkat menjelang perayaan Tết atau Tahun Baru Imlek.

Pertumbuhan Ekonomi Vietnam Capai 9,01 Persen

Di tengah upaya menjaga stabilitas harga, pemerintah Vietnam juga menghadapi tantangan akibat kenaikan harga energi global.

Dalam pembahasan Majelis Nasional mengenai kondisi sosial ekonomi, anggaran negara, dan investasi publik pada 31 Oktober 2026, Menteri Keuangan Ngo Van Tuan menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Vietnam selama sembilan bulan pertama 2026 mencapai 9,01 persen.

Pada periode yang sama, tingkat inflasi tercatat sebesar 4,52 persen. Capaian tersebut berlangsung ketika perekonomian global menghadapi berbagai tekanan, terutama akibat perubahan harga energi.

Ngo Van Tuan mengungkapkan, rata-rata harga minyak mentah Brent sepanjang 2026 diperkirakan berada di kisaran 79 dolar AS per barel. Namun, saat laporan disampaikan, harga minyak tersebut telah bergerak di kisaran 118-120 dolar AS per barel atau meningkat lebih dari 50 persen.

Kenaikan harga minyak global tersebut memberikan tekanan terhadap biaya energi, produksi, dan kegiatan usaha di dalam negeri.

Menteri Keuangan juga memaparkan bahwa total kebijakan pembebasan, pengurangan, dan perpanjangan pajak sepanjang 2026 diperkirakan mencapai 360.000 miliar dong Vietnam.

Dari jumlah tersebut, sekitar 240.000 miliar dong berasal dari pembebasan dan pengurangan pajak, sedangkan 120.000 miliar dong lainnya merupakan perpanjangan pembayaran pajak.

Menurut pemerintah, kombinasi kebijakan fiskal dan pengelolaan moneter yang fleksibel telah membantu memberikan dukungan kepada masyarakat dan dunia usaha sekaligus mempertahankan stabilitas ekonomi makro.

Dalam situasi tersebut, pengurangan pajak konsumsi khusus BBM menjadi salah satu instrumen fiskal untuk merespons tekanan harga energi global.

Harga bahan bakar yang lebih rendah diharapkan memberikan efek berantai terhadap aktivitas ekonomi. Penurunan biaya transportasi dan produksi dapat membantu perusahaan mempertahankan kegiatan operasional, memperluas usaha, serta mendorong konsumsi masyarakat.

Pada akhirnya, kebijakan tersebut diharapkan menciptakan ruang bagi dunia usaha untuk menjaga harga barang dan jasa tetap terjangkau sekaligus melindungi daya beli masyarakat Vietnam.