Rupiah Melemah dan Harga Minyak Naik, Defisit APBN 2026 Berpotensi Tembus 3 Persen
IniKabarku.com - Pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga minyak mentah dunia meningkatkan risiko pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Berdasarkan simulasi sensitivitas fiskal, defisit anggaran yang semula ditargetkan Rp638,8 triliun berpotensi meningkat menjadi Rp787,72 triliun atau setara 3,06 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Potensi tersebut muncul akibat posisi rupiah yang berada di atas asumsi APBN serta harga minyak mentah yang melampaui proyeksi pemerintah. Kedua faktor tersebut diperkirakan memberikan tambahan tekanan terhadap anggaran negara hingga hampir Rp149 triliun.
Mengacu data Bloomberg, rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 berada di level Rp17.494 per dolar Amerika Serikat (AS). Posisi tersebut lebih lemah Rp994 dibandingkan asumsi kurs dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp16.500 per dolar AS.
Dalam Nota Keuangan APBN 2026, setiap pelemahan rupiah sebesar Rp100 diperkirakan menambah defisit anggaran sekitar Rp0,8 triliun. Dengan demikian, selisih kurs saat ini berpotensi meningkatkan defisit hingga Rp7,95 triliun.
Tekanan fiskal juga berasal dari kenaikan harga minyak mentah. Berdasarkan asumsi sensitivitas dalam Nota Keuangan APBN 2026, setiap kenaikan harga minyak sebesar US$1 per barel dapat memperlebar defisit sekitar Rp6,8 triliun.
Sementara itu, rata-rata harga minyak Brent saat ini mencapai US$90,73 per barel. Angka tersebut lebih tinggi US$20,73 dibandingkan asumsi harga minyak dalam APBN 2026 sebesar US$70 per barel.
Jika dihitung menggunakan parameter sensitivitas fiskal pemerintah, selisih harga tersebut berpotensi menambah defisit sekitar Rp140,96 triliun. Namun, perhitungan ini masih berupa indikasi karena harga Brent tidak sepenuhnya sama dengan Indonesian Crude Price (ICP), yang menjadi acuan harga minyak dalam anggaran pemerintah.
Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin memperkirakan defisit APBN 2026 berisiko melampaui batas 3 persen PDB. Kondisi tersebut diperburuk oleh potensi tidak tercapainya target penerimaan negara pada kuartal IV-2026, sementara pemerintah masih berencana meningkatkan belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Hingga September 2026, defisit sudah mencapai Rp319 triliun, atau setara dengan 1,24% PDB. Sementara itu, target penerimaan negara sebesar Rp813 triliun pada kuartal IV 2026 akan sulit terwujud," kata Wijayanto kepada Bloomberg Technoz.
Di sisi lain, pemerintah diperkirakan masih akan merealisasikan belanja negara hingga Rp1.300 triliun pada tiga bulan terakhir 2026. Pengeluaran tersebut diarahkan untuk menopang aktivitas ekonomi dan menjaga pertumbuhan nasional.
Kombinasi antara tekanan nilai tukar, kenaikan harga minyak, serta tantangan pencapaian penerimaan negara menjadi perhatian dalam pengelolaan fiskal menjelang akhir tahun.
"Dengan situasi harga minyak yang terus tinggi dan rupiah yang terus melemah, maka ada potensi cukup moderat bahwa defisit akan melebihi threshold 3% PDB," ujar Wijayanto.
Berdasarkan simulasi Tim Riset Bloomberg Technoz, tambahan defisit akibat kenaikan harga minyak diperkirakan mencapai Rp140,96 triliun. Sementara itu, pelemahan rupiah berpotensi memberikan tambahan beban sebesar Rp7,95 triliun.
Jika kedua komponen tersebut diperhitungkan, defisit APBN 2026 dapat meningkat menjadi Rp787,72 triliun atau sekitar 3,06 persen PDB. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan target awal pemerintah sebesar Rp638,8 triliun atau 2,48 persen PDB.
Menanggapi tekanan tersebut, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan pentingnya menjaga defisit APBN agar tetap terkendali di tengah ketidakpastian ekonomi global dan lonjakan harga minyak dunia. Harga minyak bahkan sempat mencapai kisaran US$115-US$116 per barel.
Pemerintah saat ini juga menghadapi kebutuhan untuk mempertahankan harga sejumlah barang, termasuk bahan bakar minyak (BBM), hingga akhir tahun. Kebijakan tersebut dilakukan melalui mekanisme subsidi guna menjaga daya beli serta konsumsi masyarakat.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan kebutuhan subsidi mencapai Rp730 triliun hingga Rp750 triliun.
Meski menghadapi tekanan belanja dan penerimaan, Suahasil memastikan pemerintah tetap berupaya mempertahankan kredibilitas fiskal dengan menjaga defisit dalam batas yang terukur.
"Boleh defisit, tetapi terukur. Tidak boleh defisit yang tidak terukur. Komitmen kita kepada defisit anggaran di bawah 3% PDB menjadi sesuatu yang terus kita gaungkan," katanya tanpa merinci langkah yang akan ditempuh pemerintah untuk menjaga defisit tetap di bawah batas tersebut.
